Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Foto: MI/Atet Dwi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Foto: MI/Atet Dwi

Ahok Cari Formula Atasi Sengketa Tanah

Nasional sengketa tanah
LB Ciputri Hutabarat • 23 Agustus 2016 13:22
Metrorvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama masih mencari formula yang tepat untuk mengatasi masalah sengketa tanah di Ibu Kota. Sebab, sistem sertifikasi dan kepemilikan tanah di DKI sangat semrawut.
 
"Jakarta banyak kasus seperti itu (sengketa tanah), saya pikir kasus ini nanti kita selesaikan. Saya lagi cari satu format untuk kasus seperti itu," kata Ahok di Cipinag Besar Selatan, Jakarta Timur, Selasa (25/8/2016).
 
Beberapa sengketa yang melibatkan Pemprov DKI di antaranya kasus lahan Cengkareng Barat dan di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Selain itu, masih banyak lahan sengketa yang diperebutkan perseorangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Banyak Kasus Penyerobotan Aset DKI Tak Tersorot Publik
 
Ahok mencontohkan, banyak orang turunan Arab dan Tiongkok mengaku memiliki surat milik lahan di DKI sejak zaman penjajahan. Namun, tanah tersebut sudah berubah pemilik dan pemanfaatan.
 
Buat kasus sengketa tanah yang bersinggungan dengan kepentingan DKI, Ahok menawarkan sistem penggantian satu setengah kali luas lahan buat warga yang memiliki sertifikat tanah. "Lahannya bisa dipakai DKI untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
 
Ahok juga menggencarkan sertifikasi lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil DKI. Ahok menginstruksikan setiap lurah mengecek satu per satu surat kepemilikan tanah di wilayahnya masing-masing.
 
"Kalau ada tanah yang tak bersertifikat kita harus urus sertifikatnya, cuma bayar sekitar Rp300 ribu," kata Ahok.
 
Baca: Heru Akui Banyak Aset Pemprov DKI Terbengkalai
 
Bagi tanah yang sengketa, DKI akan mengambil alih sementara tanah tersebut agar dikelola DKI untuk kepentingan rakyat. Setelah incraht, tanah bisa dikembalikan atau dibeli oleh Pemprov DKI. "Jadi kita pakai dulu lahan kosong buat bangun taman, rusun ataupun tempat parkir," ucap Ahok.
 
Selain itu, Ahok menggratiskan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar. Program ini diharapkan bisa membawa pencatatan lahan DKI yang lebih baik.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif