Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pembatasan Sosial Tingkat RW Dinilai Tidak Tepat

Nasional Virus Korona PSBB
Cindy • 03 Juni 2020 00:58
Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) di tingkat rukun warga (RW) dinilai tidak tepat. Sebab, tak mudah membatasi pergerakan warga di tingkat bawah.
 
"Diperlukan ketegasan ekstra dan selama ini tidak ditemukan dalam penerapan kebijakan Pemprov DKI," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.
 
Menurut dia, Pemprov DKI selama ini belum mengakomodasi kebutuhan warga dengan menyediakan pusat belanja bahan pokok di tiap RW. Warga, lanjut dia, akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup bila PSBL diterapkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Artinya Pemprov DKI harus menyediakan kebutuhan mereka, sesuatu yang tidak mungkin dengan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI yang mengalami kontraksi hebat," ucap Gilbert.
 
Gilbert menilai aturan PSBL hanya akan menjadi wacana. Hal itu sama seperti program kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) yang tidak jelas kelanjutannya.
 
Baca: Membudayakan Protokol Kesehatan Efektif Cegah Covid-19
 
Politikus PDIP itu meminta Pemprov DKI fokus menggodok aturan era kenormalan baru (new normal). Pemprov DKI juga dinilai bisa mulai menyelesaikan masalah transportasi.
 
"Dalam hal ini diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat/kementerian karena banyak pegawai di DKI yang ASN (aparatur sipil negara) pusat. Dasar koordinasi ini adalah komunikasi yang baik, tidak kompetitif," ujarnya.
 
Menurut dia, pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus mengatur jam masuk dan keluar kerja bagi ASN secara bergantian. Sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.
 
"Pengaturan yang sama soal jam masuk dan keluar kerja juga diberikan ke sektor swasta untuk menghindari penumpukan penumpang bila mengikuti jam kerja sebelum covid (normal lama)," tutur Gilbert.
 
Gilbert menyarankan jam masuk dan keluar kerja dibagi menjadi tiga gelombang dengan jarak waktu satu jam. Frekuensi keberangkatan moda transportasi juga perlu ditambah untuk menghindari penumpukan penumapang.
 
"Mengingat diperlukannya jarak satu meter antar penumpang. Dan sulitnya menambah jumlah moda transportasi," kata Gilbert.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif