Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020.  Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penggugat Banjir Jakarta Merasa Dirugikan Pemprov

Nasional banjir jakarta Jakarta Banjir
Fachri Audhia Hafiez • 03 Februari 2020 16:48
Jakarta: Korban banjir Jakarta di awal tahun 2020 merasa dirugikan Pemprov DKI Jakarta. Tidak adanya alat peringatan dini banjir menimbulkan kerugian materiel tak sedikit.
 
"Intinya kami sebagai warga Jakarta punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari Pemprov DKI jadi yang kami gugat adalah tidak adanya Early Warning System (EWS) peringatan dini pada saat banjir pada 1 Januari 2020," kata salah satu penggugat Syahrul Partawijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 3 Februari 2020.
 
Syahrul yang berasal dari Pejompongan, Benhil, Jakarta Pusat mengaku mengalami kerugian besar saat banjir menggenangi kediamannya. Ia mengklaim merugi hingga Rp70 juta karena tak sempat menyelamatkan harta bendanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini langkah yang kami lakukan sebagai warga negara hak warga Jakarta sehingga Pemprov DKI bisa bekerja dengan lebih baik," ujar Syahrul.
 
Syahrul merupakan satu dari dua orang perwakilan korban yang hadir dalam sidang perdana gugatan class action bencana banjir. Gugatan class action itu sedianya menghadirkan lima orang perwakilan yang masing-masing mewakili wilayah administrasi DKI Jakarta.
 
Namun tiga orang urung hadir karena mengaku mengalami tekanan. Majelis hakim memberikan waktu hingga dua pekan untuk menghadirkan tiga perwakilan lainnya. Majelis memberikan pilihan mengganti penggugat atau tetap pada gugatan di awal.
 
Gugatan banjir Jakarta tersebut dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai dalam penanganan bencana yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Gugatan nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst. itu fokus pada dua materi pokok.
 
Pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat lantaran tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami warga Jakarta. Kedua mengenai tidak adanya sistem bantuan darurat.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif