Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pemerintah Disarankan Pulangkan Pengangguran ke Daerah Asal

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 11 Mei 2020 00:11
Jakarta: Pemerintah diminta memulangkan perantau yang kehilangan pekerjaan selama pandemi virus korona (covid-19). Langkah itu perlu dilakukan sehingga mereka tidak menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
 
"Karena pemerintah sendiri tidak bisa memberi kepastian hidup," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, kepada Medcom.id, Minggu, 10 Mei 2020.
 
Menurut dia, perantau yang kehilangan pekerjaan akan kesulitan jika tetap bertahan di Ibu Kota. Mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan tanpa ada pekerjaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bantuan sosial (bansos) dianggap tidak cukup menjamin hidup mereka. Bansos, kata dia, belum tentu sampai ke tangan mereka, sedangkan birokrasi penyaluran bantuan masih berbelit.
 
"Secara janji politik iya (ada bantuan), tapi persoalannya mereka dapat (bansos) enggak? Sampai hari ini mereka enggak dapat, mereka enggak ada kerjaan," ungkap Trubus.
 
Pemerintah diharap memfasilitasi pemulangan mereka ke kampung halaman. Salah satunya dengan menyediakan transportasi umum gratis.
 
Trubus menilai pengawasan melalui fasilitas transportasi gratis lebih mudah dilakukan. Tindak lanjut upaya pencegahan di daerah tujuan juga lebih mudah dilakukan.
 
"Nanti saat sampai kampung halaman diserahterimakan dengan pemda (pemerintah daerah). Nanti terserah mereka (pemda) mau dikarantina atau apa terserah mereka," ujar dia.
 
Sementara itu, per Selasa, 5 Mei 2020, 50.891 orang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19 di DKI Jakarta. Angka ini dicatat Pemprov sejak Kamis, 2 April 2020.
 
Pemerintah Disarankan Pulangkan Pengangguran ke Daerah Asal
 
Baca: 50.891 Pekerja di DKI Terkena PHK
 
"Data ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenangakerjaan untuk segera masuk program kartu prakerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah.
 
Andri memerinci ada 30.363 pekerja dari 3.361 perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2-4 April 2020. Sebanyak 20.528 pekerja dari 3.421 perusahaan dipecat pada 8-9 April 2020.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif