Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani.
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani.

Anies diminta Wujudkan Janji Kampanye

Nasional pemprov dki pandemi covid-19 Anies Baswedan
Media Indonesia.com, Hilda Julaika • 27 Desember 2020 12:32
Jakarta: Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan TOP Digital Awards 2020. Penghargaan ini disebut tak dirasakan oleh warga Jakarta, terutama masyarakat kelas bawah.
 
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memperhatikan janji-janji kampanyenya untuk warga Jakarta. Dia menilai Anies belum memenuhi janji kampanyenya pada warga Ibu Kota.
 
"Masalah lain adalah bagaimana Pemprov DKI mewujudkan janji kampanyenya. Pencapaian Digital adalah sisi yang kurang dirasakan masyarakat dan bukan janji kampanye," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu, 27 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gilbert memerinci sektor yang dibutuhkan masyarakat Jakarta. Misalnya UMKM yang minim sentuhan, juga sektor informal yang hampir tanpa sentuhan. Menurutnya, hal ini tidak membutuhkan sistem digital, melainkan perlu ada kebijakan anggaran dan program.
 
"Saat ini hampir semua kebijakan anggaran dan program UMKM di DKI adalah dari APBN (Pemerintah Pusat), minim sekali yang berasal dari APBD (Pemprov DKI). Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan pro-rakyat," kata dia.
 
Baca: Sindir Anies Pamer Plakat, Penghargaan Disebut Tak Dirasakan Warga
 
Beberapa contoh lain kegagalan pencapaian adalah minimnya pencapaian rumah DP 0 persen. Dia mencatat hanya 780 rumah DP 0 persen yang terbangun dari target 300.000 dengan sisa waktu hingga 2022.
 
Pemprov DKI malah akan membangun perumahan di Kampung Akuarium dengan jumlah terbatas, sementara rumah sewa yang ada belum diisi. Padahal, struktur tanah di Kampung Akuarium yang tidak layak untuk gedung tinggi.
 
"Masalah banjir yang tidak terurai dan masih sebatas retorika tanpa kinerja, masalah sampah, masalah LRT yang disertai penjelasan Dinas Perhubungan yang mencla-mencle," ucapnya.
 
Kemudian, kata dia, Jaklingko yang belum jalan, dan beragam masalah lainnya yang tidak butuh sistem digital tapi kebijakan. Selanjutnya, masalah baru ketiadaan lahan pemakaman untuk jenazah covid-19 juga tidak butuh sistem digital, tapi eksekusi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif