Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Sanksi Pidana di Raperda Penanganan Covid-19 Masih Digodok

Nasional Virus Korona PSBB pandemi covid-19
Kautsar Widya Prabowo • 07 Oktober 2020 21:58
Jakarta: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) masih mengkaji sanksi pidana yang akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19. Sanksi akan disesuaikan dengan standar perda.
 
Kepala Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 36 Raperda ini perlu dibahas lebih lanjut. Pertimbangannya, aturan ini berbenturan dengan beberapa undang-undang (UU) terkait penanganan covid-19.
 
"Tentang ketentuan pidana sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku ya kan aturan hukum yang berlaku ya antara lain undang-undang," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Belasan Pasal Tumpang Tindih di Raperda Covid-19 Dipangkas
 
Menurutnya, ketentuan pidana dalam perda ini tak boleh tumpang tindih dengan UU. Terlebih lagi ada batasan sanksi yang boleh diatur dalam perda, yakni maksimal kurungan 6 bulan dan Rp50 juta. Berbeda halnya dengan UU yang memiliki hukuman lebih berat.
 
"Kita tidak ingin lah terjadi benturan istilahnya. Bisa-bisa seorang dihukum dua kali, kan gitu. Sudah dihukum di undang-undang karantina, dihukum lagi oleh perda," kata dia.
 
Pantas telah mengkonsultasikan mekanisme sanksi pidana kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pembahasan soal sanksi pidana ini pun ditangguhkan sampai pekan depan.
 
"Jadi perancang dari Kemenkumham menyatakan bahwa pasal sebaiknya ditutup juga dengan ancaman hukumannya. Jadi larangan langsung diikuti dengan ancaman," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif