Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

PSI Sebut Nasib Anggaran RKT DPRD Ada di Tangan Anies

Nasional dprd dki jakarta kisruh apbd dki dprd dki
Medcom • 04 Desember 2020 21:03
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut menjadi juru kunci lolos atau tidaknya kenaikan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021. Kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPRD bisa batal jika Anies mencoret anggaran itu.
 
“Pandemi covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Pendapatan Pemprov DKI juga turun hingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. Sangat tidak elok jika gaji dan tunjangan DPRD DKI naik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, Jumat, 4 Desember 2020.
 
Michael mengungkapkan, polemik anggaran antara DPRD dan gubernur DKI Jakarta bukan kali pertama. Pada awal 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp8,8 triliun. Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies," katanya.
 
Michael mengatakan, DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Michael berharap Anies berani mencoret anggaran itu.
 
"Jika memang membela kepentingan rakyat Jakarta, seharusnya seorang gubernur tidak ragu lagi mencoret, dan rakyat pasti mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” kata Michael.
 
Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
 
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif