Ilustrasi Gedung Balai Kota. MI/Arya Manggala
Ilustrasi Gedung Balai Kota. MI/Arya Manggala

Usai Ditegur Kemendagri, Pemprov DKI Kumpulkan Kasudin Dukcapil

Nasional DKI Jakarta Pemprov DKI Kemendagri
Selamat Saragih • 07 September 2021 18:20
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumpulkan seluruh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kasudin Dukcapil) setelah mendapat teguran dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Semua kasudin Dukcapil wilayah DKI sudah diberikan pembinaan agar tidak lagi melakukan kesalahan prosedur kerja untuk layanan kependudukan.
 
"Kami telah melakukan evaluasi terkait hasil sidak yang dilakukan tim Ditjen Dukcapil Kemendagri RI atas beberapa temuan di lapangan. Kami juga telah memanggil para kasudin, kasektor, dan kasatpel yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk yang bertugas di wilayah tempat sidak tersebut, untuk kami lakukan pembinaan sesuai aturan," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 7 September 2021.
 
Budi meminta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta turun ke kecamatan dan kelurahan untuk mengecek prosedur persyaratan layanan kependudukan yang tidak sesuai aturan selama seminggu ke depan. Jika ada syarat tambahan yang tidak sesuai regulasi, masyarakat dapat menghubungi kontak pengaduan Dinas Dukcapil DKI Jakarta melalui WhatsApp pada nomor 081222250781.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika terbukti menyalahi aturan, maka petugas akan diberikan sanksi yang berat sesuai aturan yang berlaku," ujar Budi.
 
Baca: ASN Diminta Optimalkan Layanan Kependudukan Digital
 
Sebelumnya, tim Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menyamar sebagai masyarakat mendapat syarat administrasi kependudukan (adminduk) tambahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di DKI Jakarta. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan penambahan syarat tersebut ditemukan di kantor Kelurahan Gandaria Utara, Cipete Utara, Melawai, Jakarta Selatan.
 
Kemudian, kantor Kelurahan Bambu Apus, Setu, Cilangkap, Ciracas, Cibubur, dan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. "Hasil tim Dukcapil menyamar mengungkapkan tambahan persyaratan sampai 23 jenis hanya untuk mengurus akta kematian," kata Zudan, Selasa.
 
Zudan meminta Pemprov DKI Jakarta menegur kasudin Dukcapil Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kasudin Dukcapil tersebut dinilai tidak melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif