Ilustrasi Jakarta. ANT/Galih Pradipta
Ilustrasi Jakarta. ANT/Galih Pradipta

Perda PSBB Mendesak Diterbitkan

Nasional Virus Korona PSBB
Media Indonesia.com • 21 September 2020 06:48
Jakarta: Tiga peraturan gubernur (pergub) terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai masih lemah dalam hal penegakan hukum dan sanksi. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan penerbitan peraturan daerah (perda) PSBB di Jakarta mendesak.
 
“Memang sangat mendesak diterbitkan karena di dalam pergub yang mengatur PSBB ini masih lemah pemberian sanksinya. Sementara itu, sanksi dalam sistem hukum di Indonesia yang bisa menyalurkan sanksi kuat ialah undang-undang, perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), atau perda,” kata Trubus dikutip dari Media Indonesia, Senin, 12 September 2020.
 
PSBB DKI Jakarta diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, Pergub DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020, dan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020. Aturan mengenai PSBB di bawah payung hukum Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hukum ini memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah menyusun peraturan. Namun, pada umumnya, kepala daerah menerbitkan pergub, peraturan bupati, atau peraturan wali kota karena dianggap lebih cepat.
 
"Tetapi persoalannya ketika di dalamnya mengandung sanksi. Itu tentu jadi lemah, enggak bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang terus- menerus,” papar Trubus.
 
Dia menjelaskan pergub bersifat aturan eksekutif. Artinya, tidak ada partisipasi publik dalam menyusun aturan. Sedangkan, perda melibatkan partisipasi publik.
 
“Di situ masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah,” tutur dia.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif