Sejumlah kendaraan berhenti di dekat rambu larangan berhenti di kawasan Kalibata. Foto: MI/Panca
Sejumlah kendaraan berhenti di dekat rambu larangan berhenti di kawasan Kalibata. Foto: MI/Panca

Anggota DPRD DKI Dukung Dishub Menghadapi Somasi Ratna

Nasional tilang
Nur Azizah • 09 April 2018 15:58
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghadapi somasi dari aktivis Ratna Sarumpaet. Menurutnya, Dishub telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur.
 
Anggota Komisi B ini meminta Dishub tak gentar menghadapi somasi Ratna. Suhaimi meminta Dishub berlaku sama pada siapapun.
 
"Jadi untuk Dishub untuk tidak ragu-ragu menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada siapapun. Harus begitu," kata Suhaimi saat dihubungi, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suhaimi tak mempermasalahkan Ratna bila ingin memprotes. Itu, kata dia, hak bagi siapapun.
 
"Itu kan haknya warga untuk memprotes atau mengkritik yang dianggap merugikan. Tapi untuk Dishub sendiri harus menjalankan sesuai aturan," tukas dia.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berharap Dishub memberikan jawaban atas somasi yang dilayangkan Ibu aktris Atika Hasiholan itu. "Menurut saya itu dihadapi saja oleh Dishub. Dishub sendiri tidak boleh ragu-ragu menjalankan amanah. Ada yang komplain hadapi juga dan harus diberikan jawaban," kata dia.
 
Hari ini Ratna Sarumpaet menyomasi Dishub DKI Jakarta terkait mobil pribadinya yang diderek. Menurutnya, ada pelanggaran prosedur dalam penindakan tersebut.
 
(Baca juga:Ratna Sarumpaet Berkilah tak Parkir)
 
Ratna meminta penjelasan tentang peraturan daerah soal parkir. Dia meminta penjelasan tersebut dimuat di media massa.
 
"Karena selama ini masalah derek mobil membuat banyak masyarakat menjadi korban," ucap dia.
 
Ratna menyebut yang menderek mobilnya bukan Dishub dari Seksi Penegakan Hukum. Merasa bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Ratna meminta petugas tersebut meminta maaf secara terbuka.
 
Dishub DKI Jakarta juga diminta melakukan kajian ulang tentang derek mobil. Tindakan ini, kata dia, hanya mencari pendapatan dana dari masyarakat melalui membayar administrasi derek mobil.
 
Ratna juga meminta Dishub DKI Jakarta menginventarisasi masalah lalu lintas khususnya marka jalan, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya pengguna kendaraan bermotor.
 
(Baca juga:Ratna Sarumpaet Somasi Dishub DKI)
 
"Terakhir, tindakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menderek mobil saya sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum," tandas dia.
 
Ia ingin masalah ini tak disangkutpautkan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya persoalan ini masalah perda.
 
"Persoalan ini bukan Anies Baswedan semata. Namun, pemerintah daerah di seluruh Indonesia bermasalah," tegas dia.
 

 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif