Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti - Medcom.id/Cindy.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti - Medcom.id/Cindy.

Kasus DBD di Ibu Kota Bertambah Jadi 2.343 Kasus

Nasional demam berdarah
Cindy • 04 Maret 2019 16:54
Jakarta: Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta bertambah jadi 2.343 kasus dengan satu kematian per 3 Maret 2019. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan kasus DBD meningkat lantaran kelembaban di ibu kota tinggi.
 
"Mulai dari Januari hingga Maret, kelembaban udara memang cukup tinggi sehingga menyebabkan kepadatan nyamuk semakin meningkat," kata Widyastuti di Dinas Kesehatan DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2019.
 
Dinkes DKI mencatat jumlah kasus DBD terbesar terjadi di Jakarta Timur dengan korban 685 orang, Jakarta Barat 651 orang, dan Jakarta Selatan 651 orang. Jakarta Utara 220 orang, Jakarta Pusat 134 orang, dan Kepulauan Seribu sebanyak dua orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut, meski kasus DBD sudah ribuan jumlahnya, namun belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Sebab, penderita DBD belum mencapai pola maksimal dari perhitungan lima tahun terakhir kasus DBD.
 
Kasus DBD di Ibu Kota Bertambah Jadi 2.343 Kasus
Data kasus DBD per 3 Maret 2019 - Medcom.id/Cindy
 
(Baca juga: Masyarakat Diimbau Cegah DBD secara Alami)
 
"Yang merah adalah grafik maksimal lima tahun terakhir. Meskipun kita belum, tapi kita harus tetap waspada. Sekarang posisi kita biru, ini rata-rata," terangnya saat menunjukkan data KLB kasus DBD.
 
Pemprov DKI terus mencegah penyebaran DBD dengan berbagai upaya. Yakni, informasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M (menguras, menutup dan mengubur) plus.
 
Kegiatan lain seperti penanaman tanaman anti nyamuk, penaburan ikan pemakan jentik, dan program nasional Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) juga dioptimalkan.Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memprediksi angka DBD berbasis iklim.
 
Upaya pengendalian DBD juga diatur lewat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian DBD dan Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Peningkatan Kasus DBD.
 
Dalam instruksi itu, Gubernur Anies Baswedan meminta perangkat daerah, wali kota, bupati Kepulauan Seribu, camat, lurah, dan kepala puskesmas agar melibatkan masyarakat seperti RT, RW, serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menangani DBD.
 
"Meminta masyarakat untuk meningkatkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan DBD. Seperti menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah, penaburan ikan pemakan jentik, dan pemasangan perangkap jentik nyamuk," bunyi instruksi tersebut.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif