Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Foto: Medcom.id/LB Ciputri Hutabarat.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Foto: Medcom.id/LB Ciputri Hutabarat.

Dishub: Benar Salah di Pengadilan

Nasional tilang
Nur Azizah • 09 April 2018 19:44
Jakarta: Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah enggan meminta maaf pada aktivis Ratna Sarumpaet. Pasalnya, hanya pengadilan yang bisa menentukan siapa yang bersalah dalam perkara ini.
 
"Sekarang kalau meminta maaf kan harus ada yang salah dan benar dong. Sekarang di republik ini yang menyatakan benar dan salah siapa? Pengadilan," kata Andri Yansyah saat ditemui di kantornya, Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
 
Andri tak keberatan bila tindakan pihaknya dinilai salah oleh Ibunda Antika Hasiholan itu. Namun, dia mengklaim kalau penderekan yang dilakukan anak buahnya sudah sesuai aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Boleh enggak saya mengatakan saya enggak salah dan anggota saya melaksanakan sesuai ketentuan? Boleh," ungkap dia.
 
Mantan Camat Penjaringan ini mengaku siap bila somasi yang dilayangkan Ratna dibawa ke meja hijau. Andri pun tak akan gentar melawan siapa saja yang salah.
 
"Jadi, apakah yang lain berani lalu yang ini (Ratna) enggak berani? Enggak juga. Dari awal saya katakan ini hak warga negara. Makanya saya bilang ada salurannya, tempuh saja salurannya (pengadilan)," pungkasnya.
 
Tadi pagi, Ratna Sarumpaet menyomasi Dishub DKI Jakarta terkait mobil pribadinya yang diderek. Menurut dia, ada pelanggaran prosedur dalam penindakan tersebut.
 
Dia meminta penjelasan tentang peraturan daerah soal parkir. Penjelasan tersebut, kata dia, wajib dimuat di media massa.
 
Ratna menyebut yang menderek mobilnya bukan Dishub dari Seksi Penegakan Hukum. Merasa bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Ratna meminta petugas tersebut meminta maaf secara terbuka.
 
Baca: Dishub DKI belum Tahu Disomasi Ratna
 
Dishub DKI Jakarta juga diminta melakukan kajian ulang tentang derek mobil. Tindakan ini, kata dia, hanya mencari pendapatan dana dari masyarakat melalui membayar administrasi derek mobil.
 
Ratna juga meminta Dishub DKI Jakarta menginventarisasi masalah lalu lintas khususnya markah jalan. Itu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya pengguna kendaraan bermotor.
 
"Terakhir, tindakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menderek mobil saya sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum," ujarnya.
 
Ia ingin masalah ini tak disangkutpautkan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, persoalan ini masalah perda.
 
"Persoalan ini bukan Anies Baswedan semata. Namun, pemerintah daerah di seluruh Indonesia bermasalah," pungkas dia.

 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif