Proyek pembangunan gedung pencakar langit di salah satu sudut Jakarta. AFP/Bay Ismoyo
Proyek pembangunan gedung pencakar langit di salah satu sudut Jakarta. AFP/Bay Ismoyo

Pemprov DKI Kesulitan Mengaudit Gedung Tinggi

Nasional gedung ambruk pemprov dki
Sunnaholomi Halakrispen • 02 Maret 2018 02:40
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kesulitan mengaudit gedung-gedung tinggi yang berdiri di Ibu Kota. Mereka berdalih kesulitan itu disebabkan minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM).
 
"Kita terus terang untuk mengaudit susah, pasti susah dan petugas kita jumlahnya berapa, yang diaudit bangunan. Harusnya pemilik dan pengelola lah yang melakukan. Saling kerja sama," ungkap Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Pembangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas Citata) DKI Jakarta Budi Widianto kepada Medcom.id di Kantor Dinas Citata DKI Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018. 
 
Menurut dia, minimal harus ada tujuh petugas untuk mengaudit satu gedung tinggi. Mereka terdiri arsitek, mechanical electrical, dan konstruksi. Tugasnya yakni mengurus sanitasi, drainase, tata udara dalam gedung, transportasi dalam gedung, listrik arus kuat serta listrik arus lemah .

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: 10 Gedung Ini Tertinggi di Jakarta
 
Sementara itu, jumlah gedung tinggi di Jakarta saat ini sekitar 1000 unit. Sehingga, dibutuhkan setidaknya 7 ribu petugas untuk mengaudit seluruh gedung tersebut.
 
Karena itu, Budi angkat tangan bila proses audit dilimpahkan kepada Pemprov DKI. Pasalnya, SDM yang dimiliki tak memadai.
 
"Pasti enggak sanggup. Kita ngawasin beberapa gedung saja udah susah, apalagi untuk mengaudit sebanyak itu. Kalau salah kan yang digantung kita. Menurut saya pribadi sih enggak sanggup," ucap dia.
 
Budi pun berharap pemilik dan pengelola gedung tinggi dapat saling bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, mereka dapat menggunakan jasa lembaga audit.
 
Lembaga audit diyakini memiliki laboratorium dan peralatan yang lengkap. Namun, Budi mengakui biaya yang dibutuhkan untuk menggandeng lembaga audit tidak sedikit.
 
"Memerlukan biaya audit minimal atau paling tidak di atas Rp200 juta untuk satu gedung tinggi," kata dia.

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif