Longsor di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Antara/Reno Esnir
Longsor di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Antara/Reno Esnir

Cara DKI Tertibkan Bantaran Kali: Gusur yang Kaya, Biarkan yang Miskin

Nasional banjir jakarta dki jakarta Jakarta Banjir
Antara • 22 Oktober 2020 21:23
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan pilih-pilih dalam penggusuran permukiman di bantaran kali. Dia tidak akan menyasar permukiman warga kategori miskin kendati menjadi salah satu penyebab banjir.
 
"Rakyat yang enggak punya uang, enggak punya tanah, bangun di pinggir kali, itu beda. Ini pengusaha. Ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir kali. Ini yang maksud kami yang harus ditertibkan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Dia mencontohkan Perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang berada di pinggiran kali. Tanggul di perumahan itu roboh sehingga menewaskan satu orang serta menyebabkan banjir besar hingga mengakibatkan 300 warga mengungsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Kejadian) yang di Ciganjur itu terjadi karena batas perumahan, batas pagarnya, itu persis di ujung sungai. Saya lupa, ya itu kan bantaran kali dan ini roboh menutupi aliran sungai sehingga banjir 1 sampai 1,5 meter saya ninjau di situ," ujar dia.
 
Sejauh ini kata Riza, pihaknya masih menyelidiki izin mendirikan bangunan (IMB) dari perumahan ini. Bila melanggar, besar kemungkinan perumahan itu bakal digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
 
"Ternyata ketika dicek, penyebabnya aliran menggerus bangunan ini. Terus, apakah ada yang salah? Oh ada. Bangunan ini tidak boleh di bibir kali," tutur dia.
 
Politikus Gerindra itu mengaku sudah memerintahkan wali kota dan lurah mengecek perumahan pinggir kali. Pemprov DKI juga sedang menggarap sejumlah proyek mencegah banjir, salah satunya pengerukan lumpur serta pembuatan sumur resapan.
 
Baca: Anies Ingin Camat dan Lurah Punya Alat Pengukur Curah Hujan
 
Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Joga menilai langkah ini tidak bisa mengatasi banjir Ibu Kota. Naturalisasi atau normalisasi sungai dianggap lebih ampuh mencegah banjir.
 
"Namun ini adalah PR (pekerjaan rumah) yang tidak bisa dilakukan tahun ini," kata Nirwono.
 
Nirwono mengatakan kalau program naturalisasi atau normalisasi dijalankan tentu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) harus siap-siap direlokasi. Pasalnya, DAS harus steril dari bangunan sehingga tidak ada hambatan air dari hulu ke hilir.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif