Ilustrasi rapat DPRD DKI - MI/Yanurisa Ananta
Ilustrasi rapat DPRD DKI - MI/Yanurisa Ananta

Perombakan SKPD Diminta Tak Ganggu Pelayanan Publik

Nasional dki jakarta
Nur Azizah • 26 Juni 2019 14:26
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta berencana membubarkan dan menambah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perombakan ini disambut baik oleh seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta, salah satunya Fraksi Gerindra.
 
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Jimmy Alexander Turangan mengingatkan agar perombakan tak mengganggu pelayanan publik. Pelayanan publik harus berjalan maksimal meski di masa transisi.
 
"Akan terjadi transisi perpindahan dan pengisian jabatan pada instansi-instansi perangkat daerah yang baru, jangan sampai mengganggu pelayanan publik di tengah masyarakat," kata Jimmy dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara, Fraksi NasDem mengingatkan agar Pemprov DKI menempatkan orang yang tepat di bidangnya. Yang terpenting, SKPD baru harus lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
 
"Perlu diterapkan right man on the right place yang dapat menerapkan manajemen yang baik kepada masyarakat dengan tidak membebani masyarakat," ungkap Anggota Fraksi NasDem Abdul Azis Muslim.
 
Pemprov DKI Jakarta berencana membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi (PE). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan penataan perangkat daerah.
 
(Baca juga:Fraksi PDIP DPRD DKI Kaji Usulan Penghapusan Dinas)
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembubaran Dinas PE karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Selai itu, rumpun urusan perindustrian dianggap lebih dekat dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).
 
"Rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022," kata Anies saat rapat paripurna tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
 
Di sisi lain, ada perangkat daerah yang mengalami pembentukan baru, yaitu Dinas Kebudayaan. Pertimbangannya, karena urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktivitas besar dengan tipologi A.
 
"Dinas Kebudayaan berdiri sendiri untuk menunjang percepatan capaian target RPJMD 2018-2022," ungkap dia.
 
Adapun Dinas Pariwisata akan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertimbangannya, peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan produktif serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
 
"Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan mendukung terwujudnya kepulauan seribu dan kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," pungkas dia
 
Mantan Mendikbud ini menyebut penataan ini agar SKPD tersebut lebih tepat fungsi, ukuran, dan sinergis.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif