Petugas pengelola pasar berkampanye pencegahan covid-19 dengan membawa poster berisi pesan di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Petugas pengelola pasar berkampanye pencegahan covid-19 dengan membawa poster berisi pesan di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Penerapan PSBB Kini Harus Melibatkan DPRD DKI

Nasional dki jakarta PSBB
Kautsar Widya Prabowo • 20 Oktober 2020 04:11
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lagi bisa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sendirian. Mekanisme baru diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19.
 
Masalah ini termaktub dalam Pasal 19 Bab IV soal pelaksanaan PSBB. Pemprov harus melibatkan DPRD dalam menerapkan PSBB.
 
"Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta," tulis Pasal 19 ayat (3) Perda Penanggulangan Covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 19 ayat (2) mengatur kebijakan permohonanan penetapan PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kemudian, Gubernur DKI Anies Baswedan dapat menerapkannya sebagai upaya kekarantinaan kesehatan di Ibu Kota. Selain itu, kebijakan PSBB harus diatur dalam peraturan gubernur (pergub).
 
Dalam pembahasan aturan ini, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan selama ini legislator Ibu Kota tak pernah dilibatkan Gubernur Anies dalam memperpanjang PSBB. DPRD sejatinya menjadi representasi rakyat.
 
"Pernah enggak Gubernur meminta mengundang DPRD untuk ini?" tanya Pantas kepada pihak eksekutif yang hadir dalam rapat di gedung DPRD DKI, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Baca: Pemda Harus Aktif Cek Penggunaan Masker Saat Cuti Bersama
 
Permasalahan itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan keberlanjutan PSBB kepada anggota Dewan.
 
"Selama ini DPRD tidak diminta pertimbangan untuk mengeluarkan peraturan. Sementara seluruh aspek masyarakat sudah menuntut," ucap dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif