Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Medcom.id/Nur Azizah
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Medcom.id/Nur Azizah

Ketua DPRD Klaim Penjadwalan Paripurna Interpelasi Formula E Sesuai Ketentuan

Nasional DKI Jakarta Pemprov DKI DPRD DKI Jakarta Formula E
Putri Anisa Yuliani • 28 September 2021 04:32
Jakarta: Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menepis telah melanggar aturan tata tertib saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus). DPRD DKI Jakarta menjadwalkan kegiatan penjelasan lisan dan hak bertanya atau interpelasi tentang penyelenggaraan Formula E dalam rapat paripurna, Selasa, 28 September 2021.
 
"Karena yang hadir (dalam rapat Bamus) sudah kita beri kesempatan untuk mengutarakan pendapat," kata Prasetyo di Jakarta, Senin, 27 September 2021.
 
Prasetyo menyebut argumentasi justru datang dari peserta rapat Bamus yang menagih agar penggunaan hak bertanya segera dijadwalkan. Sementara itu, Fraksi PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang ada di dalam ruang rapat yang sama bergeming.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada kok mereka dari fraksi yang tidak setuju (interpelasi) dalam rapat tersebut. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa sampai saya ketuk palu," kata dia.
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan sejak awal dirinya terus mengacu pada tata tertib sebagai kiblat DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsinya. Seperti menyetujui usulan interpelasi dari dua fraksi, yakni PDI Perjuangan dan PSI.
 
"Ketika sudah sesuai syarat di Tata Tertib bahwa interpelasi diajukan minimal 15 orang dari dua fraksi ya saya setujui. Jadi sesuai dengan Tata Tertib," kata Prasetyo.
 
Baca: Fraksi Gerindra Larang Anggotanya Dukung Hak Interpelasi Formula E
 
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai penetapan jadwal paripurna hak interpelasi Formula E dalam rapat Bamus tidak sah. Sebab, agenda hak interpelasi tidak ada dalam surat undangan rapat Bamus yang dikirimkan beberapa hari sebelumnya.
 
Ketua DPRD membuat surat undangan baru bersamaan dengan selesainya rapat Bamus dengan poin khusus membahas hak interpelasi. Namun, penetapan itu dinilai ilegal karena tidak ada wakil ketua DPRD yang mau menandatangani surat undangan baru tersebut. Dalam aturan tata tertib dewan, surat undangan rapat Bamus sah apabila ditandatangani oleh ketua dan minimal dua orang wakil ketua DPRD.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif