Pelanggar PSBB di Danau Sunter, Jakarta Utara, diberi sanksi menyapu, Senin, 1 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
Pelanggar PSBB di Danau Sunter, Jakarta Utara, diberi sanksi menyapu, Senin, 1 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman

Sanksi Progresif Butuh Payung Hukum

Nasional Virus Korona PSBB
Putri Anisa Yuliani • 05 Agustus 2020 07:37
Jakarta: Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan ingin memperketat pengawasan protokol kesehatan selama masa perpanjangan ketiga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dengan menerapkan sanksi progresif. Namun, hal itu belum terfasilitasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020.
 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menyebut pihaknya sedang membahas payung hukum baru. Dengan begitu, sanksi progresif dapat terakomodasi.
 
“Pergubnya akan direvisi,” kata Arifin di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, lantaran belum adanya payung hukum ini, Satpol PP masih memberikan sanksi sesuai dengan Pergub Nomor 51 Tahun 2020. Sembari membahas payung hukum baru, pihaknya terus mengevaluasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.
 
Baca: Sanksi Denda Pelanggaran PSBB di DKI Kini Progresif
 
Selama masa PSBB transisi sejak Jumat, 5 Juni 2020, Satpol PP DKI Jakarta telah menindak 62.158 orang. Dari jumlah itu, 6.811 orang diberikan sanksi denda dan 55.387 orang terkena sanksi kerja sosial.
 
“Denda yang dikumpulkan dari pelanggaran ini berjumlah Rp1.007.560.000,” kata Arifin.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif