Satpol PP memasang stiker pengumuman penutupan sementara tempat hiburan di Jakarta, Senin, 22 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Christian
Satpol PP memasang stiker pengumuman penutupan sementara tempat hiburan di Jakarta, Senin, 22 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Christian

Wagub DKI Bela Satpol PP Soal Kerumunan di Acara Rizieq

Nasional dki jakarta Virus Korona protokol kesehatan
Theofilus Ifan Sucipto • 18 November 2020 01:15
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI lalai menertibkan kerumunan di acara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Satpol PP dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik.
 
"Itu bukan pembiaran. Satpol PP itu kan tugasnya menertibkan," kata Riza saat dihubungi, Selasa, 17 November 2020.
 
Riza mengatakan Satpol PP DKI sudah berkoordinasi agar acara berlangsung sesuai protokol kesehatan. Kemudian, Satpol PP mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengantarkan surat denda Rp50 juta kepada Rizieq.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Diperiksa 9 Jam, Anies Dicecar 33 Pertanyaan
 
Politikus Partai Gerindra itu memastikan belum ada rencana mencopot Kepala Satpol PP DKI, Arifin. Namun, Pemprov DKI bakal mengevaluasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
 
"Kita terus berdialog mencari solusi terbaik terkait penanganan covid-19 (virus korona) di seluruh wilayah," papar Riza.
 
Acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Rizieq, Sabtu, 14 November 2020, ramai didatangi orang. Jemaah berkerumun tanpa menjaga jarak.
 
Sejumlah peserta kedapatan tidak memakai masker. Sebagian peserta mengenakan masker tidak sesuai ketentuan, seperti dipakai di bawah dagu.
 
Kepala Satpol PP DKI Arifin menuturkan Rizieq ditindak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Rizieq dikenakan sanksi progresif jika kembali mengulangi kesalahan.
 
Selain itu, Satpol PP menindak 36 pengikut Rizieq yang tidak menggunakan masker sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka diberi sanksi kerja sosial maupun sanksi denda Rp250 ribu.
 
"Prinsipnya, semua aktivitas masyarakat itu sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya, ada pembatasannya. Kegiatannya harus dipastikan dari protokol covid-19 terpenuhi," ujar Arifin.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif