Kali Krukut. MI/Bary Fathahilah
Kali Krukut. MI/Bary Fathahilah

Anies Didorong Segera Ajukan Normalisasi Kali Krukut ke Kementerian PUPR

Nasional hujan banjir jakarta dki jakarta cuaca ekstrem pemprov dki dprd dki jakarta Jakarta Banjir normalisasi kali krukut
Putri Anisa Yuliani • 07 Maret 2021 17:03
Jakarta: Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan aktif mengajukan program normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satunya normalisasi Kali Krukut.
 
"Bisa sekali kalau Pemprov DKI yang aktif bergerak meminta agar ada program normalisasi di Kali Krukut kalau memang belum diprogramkan oleh kementerian," kata Nova saat dihubungi, Minggu, 7 Februari 2021.
 
Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh berlama-lama berpangku tangan dan saling menunggu. Apalagi, banjir di Ibu Kota dapat mengancam perekonomian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satunya banjir parah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Banjir akibat menyempitnya Kali Krukut.
 
(Baca: Dikepung Banjir, Aktivitas di Kemang Raya Lumpuh)
 
Nova meminta Dinas Sumber Daya Air DKI berkonsultasi dengan Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang untuk mengajukan normalisasi. Politikus NasDem itu menyebut pengajuan normalisasi bisa dimulai dari itik-titik kritis yang perlu pelebaran.
 
"Kalau memang itu nantinya akan bergesekan dengan tanah pengembang, ya harus berkonsultasi dengan Dinas Cipta Karya seperti apa baiknya, bagaimana ganti rugi dan sebagainya," tutur dia.
 
Nova juga meminta Pemprov DKI proaktif untuk menormalisasi kali lainnya. Serta tetap fokus pada program pengendalian banjir, seperti pembangunan waduk.
 
"Karena pembangunan waduk ini juga salah satu yang bisa membagi debit air kali saat berlebihan karena intensitas hujan maupun karena air kiriman," tutur dia.
 
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian Banjir Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan normalisasi belum dapat dilaksanakan di Kali Krukut. Sebab, Kementerian PUPR belum memprogramkan kebijakan tersebut.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif