Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pemerintah Diminta Menambah Kategori Penerapan PSBM

Nasional dki jakarta Virus Korona PSBM
Anggi Tondi Martaon • 06 Januari 2021 17:56
Jakarta: Pemerintah diminta menambah kategori daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Misalnya, berdasarkan banyak tidaknya tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar covid-19.
 
"Daerah yang tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik di wilayahnya banyak terkena covid-19, sebaiknya juga dilakukan pembatasan sosial berskala mikro," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Politikus Partai Golkar itu menyebut intervensi ini tentunya untuk mengurangi beban nakes. Sebab, jumlah tenaga medis aktif berkurang setelah terinfeksi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pembatasan Sosial Mikro Dianggap Tak Cukup Tekan Penyebaran Covid-19
 
Pemerintah juga diminta menambah nakes. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu bekerja sama dengan institusi pendidikan.
 
"Baik universitas, sekolah tinggi atau politeknik kesehatan baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang dilatih dan disiapkan (merawat pasien covid-19)," ungkap Melkiades.
 
Selain diberi pelatihan, mereka juga harus mendapatkan insentif. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari negara kepada mereka.
 
"Diberi insentif yang memadai oleh komite KPC PEN melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," ujar dia.
 
Pemerintah menetapkan sejumlah kategori daerah yang menerapkan PSBM. Indikator didasari kasus aktif lebih dari 14,2 persen, angka kematian di atas rata-rata nasional tiga persen, tingkat kesembuhan di bawah 82 persen, dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di bawah 70 persen.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif