Permukiman penduduk di bantaran Kali Cakung Drain, Jakarta, Kamis (10/5/2018). Foto: Antara/Aprillio Akbar
Permukiman penduduk di bantaran Kali Cakung Drain, Jakarta, Kamis (10/5/2018). Foto: Antara/Aprillio Akbar

Pelibatan Ormas Bangun Kampung Kumuh Sumber Korupsi Baru

Nasional kawasan kumuh
Selamat Saragih • 14 Februari 2019 13:44
Jakarta: Wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melibatkan ormas mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menuai prokontra. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengimbau pelibatan masyarakat dalam penataan kampung kumuh jangan jadi sumber korupsi baru.
 
"Jangan sampai kebijakan penataan kampung kumuh jadi rebutan proyek di lingkungan masyarakat. Harus jelas bagaimana perencanaan, pembangunan, dan pengawasannya," ujar Yayat, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Ia menyatakan pentingnya penataan itu diawasi dengan benar. "Hal ini penting, jangan sampai kegiatan ini dibiayai oleh APBD dan jadi sumber korupsi baru," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pendapat lain dikemukakan Nirwono Joga saat dihubungi. Ia menekankan Pemprov DKI patuh kepada regulasi yang sudah ada. "Lokasi kampung kumuh yang ingin ditata harus dilihat lagi sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya jangan dilanggar," ujarnya.
 
Ia menyatakan pemerintah sudah melegalkan pelanggaran terkait RTRW dan RDTR dengan memfasilitasi CAP (community action plan) yang menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunannya.
 
Baca juga: Anies Baswedan Ancang-ancangkan Pergub Dana Swakelola
 
Nirwono juga meminta pemprov untuk memperhatikan UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai penataan kampung kumuh. "Untuk menata kampung kumuh ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya, pertama, jika sesuai peruntukan hunian, pemda wajib melakukan peremajaan. Kedua, jika lokasi tidak untuk peruntukannya, harus dikembalikan sesuai peruntukan. Ketiga, jika tidak sesuai, warga harus direlokasi," kata Nirwono.
 
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI diharapkan bisa memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga Ibu Kota.
 
"Target kita malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Anies menambahkan, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Baca juga: Pemberian Dana Swakelola Kampung Kumuh Sulit Diawasi
 
Semua kegiatan dan program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam APBD DKI 2019, lanjut Anies, bisa dieksekusi organisasi kemasyarakatan di kampung itu seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya.
 
Program-program pembangunan itu sebelumnya hanya bisa dikerjakan pihak swasta melalui lelang. Dengan adanya perpres itu, organisasi kemasyarakatan pun kini bisa turut andil melakukan pembangunan. Namun, mereka tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.
 
Untuk itu, Anies kini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur kucuran dana pembangunan kepada warga di wilayah kelurahan. "Kalau dulu, itu hanya bisa dikerjakan pihak swasta lewat proses tender. Kalau ini dikerjakan organisasi kemasyarakatan," tambahnya.
 
Anies kini tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan. Pergub itu nantinya mencakup mekanisme pelaksanaan pembangunan, mengatur pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban kepada APBD DKI Jakarta 2019.
 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi