Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono - Foto: DPRD DKI.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono - Foto: DPRD DKI.

Anies Diwanti-wanti Tak Jerumuskan Warga ke Ranah Hukum

Nasional pemprov dki apbd
Nur Azizah • 14 Februari 2019 15:42
Jakarta: Pemberian dana swakelola dari Pemprov DKI ke masyarakat rawan penyelewangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, penggunaan anggaran yang dipakai masyarakat sulit diawasi.
 
"Kalau kita serahkan kepada masyarakat rawan penyelewengan. Ini bisa terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat. Itu yang kita khawatirkan," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Gembong mewanti-wanti kebijakan itu tidak menjerumus masyarakat dalam proses hukum. Ia menegaskan, bila menggunakan APBD tidak bisa dipertanggungjawabkan maka konsekuensinya hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau itu tidak dikelola dengan baik, ada penyimpangan, maka ada konsekuensinya hukum. Jadi, jangan sampai karena keinginan untuk melibatkan masyarakat akhirnya menjerumuskan masyarakat," ucap dia.
 
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berpendapat sama. Ia khawatir, dana swakelola itu menjadi temuan KPK.
 
"Iya itu bisa jadi temuan karena itu konsekuensi dari peraturan," ucap dia.
 
(Baca juga:Kompetensi Penerima Dana Swakelola DKI Diragukan)
 
Bestari mengatakan, pengguna dana swakelola harus punya kompetensi di bidangnya. Masyarakat tidak boleh asal membangun jalan bila tidak punya keahlian.
 
"Misal kasih ke karang taruna, masa karang taruna sebagai lembaga pengkaderan disuruh menggunakan?" tanya Bestari.
 
Anies ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikelola oleh masyarakat lebih banyak lagi. Ini, kata Anies Baswedan, salah satu cara menggerakkan perekonomian masyarakat.
 
(Baca juga:Anies Baswedan Ancang-ancangkan Pergub Dana Swakelola)
 
Dana swakelola juga dapat digunakan untuk menata kampung kumuh. Pemberian dana swakelola ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Ada empat tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu. Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi