Ilustrasi Anggota DPRD DKI. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Ilustrasi Anggota DPRD DKI. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

Kenaikan RKT DPRD DKI Dinilai Berlebihan

Nasional dprd dki jakarta kisruh apbd dki dprd dki
Medcom • 03 Desember 2020 12:02
Jakarta: Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai berlebihan. APBD DKI 2021 seharusnya untuk penanganan dan dampak pandemi covid-19.
 
"Kenaikan ini berlebihan, harusnya sekarang di tengah pandemi Covid-19 sense of crisis itu yang diutamakan. Kalau enggak ada itu gimana? sekarang fokus aja ke Covid-19, untuk pengentasan Covid-19," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Kamis 3 Desember 2020.
 
Dia mengungkapkan banyak masyarakat terdampak pandemi covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya jaring sosial dan bantuan selama pengentasan corona.
 
"Sekarang itu bansos aja semakin lemah. Harusnya jaring pengaman sosialnya diperkuat, bantuan sosial tunai," ujarnya.
 
Trubus meminta, DPRD DKI Jakarta terbuka dalam pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Harapannya, dapat meningkatkan kepercayaan publik pada legislatif dalam mengawal dan mengelola anggaran.
 
“Penyusunannya masih tertutup, tidak transparan, publik mau akses juga enggak bisa. Kalau memang enggak ada mainan, ya dibuka saja ke publik. Pertanggungjawaban publiknya bagaimana? Targetnya bagaimana? Pengajuan berapa?," katanya.
 
Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
 
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengungkapkan, anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp888,68 miliar.
 
Dia menyebut kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, seperti reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda (peraturan daerah) dan raperda (rancangan peraturan daerah), hingga sosialisasi kebangsaan.
 
"Anggaran Rp888,68 miliar untuk kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Tidak elok rasanya jika besaran kenaikan anggaran sedemikian besar, makanya kami menolak ini," kata Eneng.
 
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun.
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif