Penumpang menunggu antrean MRT. Foto: MI/Pius Erlangga
Penumpang menunggu antrean MRT. Foto: MI/Pius Erlangga

Pembatasan Operasional Kendaraan Umum dan Syarat Tes Antigen Diminta Diperpanjang

Nasional dki jakarta Virus Korona pemprov dki
Sri Yanti Nainggolan • 06 Januari 2021 11:07
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tetap memberlakukan aturan pengetatan jam operasional transportasi umum dan syarat rapid test antigen. Pasalnya, kasus covid-19 di Jakarta belum berhasil ditekan.
 
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan tingkat keterisian ICU sudah 79 persen dan keterisian ranjang isolasi mencapai 87 persen usai libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Daya tampung Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta, juga nyaris penuh.
 
"Ini membuktikan bahwa Jakarta sudah kesulitan menangani pertambahan kasus aktif yang sudah ada," kata Idris dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Idris mengatakan lonjakan kasus terlihat dari jumlah rukun warga (RW) yang rawan penyebaran covid-19 bertambah dua kali lipat dari 21 menjadi 55. Artinya, tidak ada kecamatan yang bebas dari kasus aktif.
 
"Ini menunjukkan Jakarta tengah mengalami penularan yang sangat masif, anggota keluarga yang hanya sesekali keluar rumah dapat menularkan virus di rumah," papar dia.
 
Baca: Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 di DKI Terisi 87%
 
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasional moda transportasi. Pembatasan berlaku sejak 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2020.
 
TransJakarta, angkutan umum reguler, dan MRT beroperasi pada pukul 05.00-20.00 WIB. Sementara itu, LRT beroperasi pada pukul 05.30-20.00 WIB.
 
Angkutan perairan beroperasi pada pukul 05.00-18.00 WIB. Sedangkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek menyesuaikan pola operasional PT KAI Commuter Jabodetabek.
 
Sementara itu, syarat rapid test antigen covid-19 untuk warga yang keluar masuk Ibu Kota tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ingub ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 16 Desember 2020.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif