anggota Tim Tata Kelola Air Nila Ardanie di Balai Kota, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
anggota Tim Tata Kelola Air Nila Ardanie di Balai Kota, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta Didesak `Nasionalisasi` Pengelolaan Air Lewat Perdata

Nasional air bersih
Nur Azizah • 11 Februari 2019 16:38
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini dipegang swasta. Sebab, perjanjian kerjasama (PKS) mengandung ketidakadilan.
 
Hal itu diungkapkan Tim Tata Kelola Air DKI Jakarta saat merekomendasikan pengambilalihan pengelolaan air dari PT Aetra dan PT PALYJA.
 
"Opsi yang akan kami sarankan adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata," kata anggota Tim Tata Kelola Air, Nila Ardanie di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengambil alih pengelolaan air sangat penting lantaran perjanjian kerjasama (PKS) mengandung ketidakadilan. PKS itu dibuat tahun 1997 hingga 2023.
 
"PKS ini membuat Pemprov DKI Jakarta kehilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih," ujar Nila.
 
Alhasil, seluruh pengelolaan tata kelola air dilaksanakan sepenuhnya oleh mitra swasta, mulai dari produksi sampai pelayanan pelanggan. Lalu, jaminan keuntungan jumlahnya tidak sesuai dari ketercapaian target kinerja.
 
"Menyadari adanya ketidakadilan dalam PKS 1997 ini, PAM Jaya bersama Aetra melakukan revisi perjanjian dengan master agreement untuk menurunkan tingkat IRR (internal rate of return / indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi) dari 22% menjadi 15,8%. Penyesuaian ini tidak terjadi di Palyja," terang dia.
 
Baca: PAM Jaya Klaim Mampu Suplai Air Tanpa Palyja dan Aetra
 
Berdasarkan itu semua, Tim Tata Kelola Air memberikan tiga pilihan, yakni membiarkan kontrak selesai sampai waktu berakhirnya 2023, pemutusan kontrak kerja sama saat ini juga, dan pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.
 
"Opsi pertama tidak kami sarankan karena memiliki banyak kelemahan bagi kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta," ungkap dia.
 
Apabila alternatif status quo ini yang dipilih maka Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan biaya atas pengambilalihan. Namun, opsi ini membuat Pemprov DKI tak mampu mencapai target penambahan layanan air perpipaan karena adanya hak eksklusivitas mitra swasta dalam investasi dan pengelolaan.
 
Lalu, opsi pemutusan kontrak sepihak bukan opsi yang realistis dari kajian legal dan pelayanan. Opsi mengakibatkan biaya terminasi yang besar sebagaimana yang tercantum dalam PKS, yaitu Rp 1 triliun lebih. "Maka Opsi yang akan kami sarankan adalah Pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata," pungkas Nila.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif