Sejumlah kendaraan roda dua parkir di pinggir jalan samping Hotel Atlet Century di kawasan GBK, Senayan, Jakarta. (Foto: MI/Vicky Gustiawan)
Sejumlah kendaraan roda dua parkir di pinggir jalan samping Hotel Atlet Century di kawasan GBK, Senayan, Jakarta. (Foto: MI/Vicky Gustiawan)

Mendorong Pemberantasan Parkir Liar

Nasional parkir liar
27 Desember 2018 15:43
Jakarta: Fenomena parkir liar menjadi salah satu masalah kronis di perkotaan. Tak hanya dipengaruhi pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, menjamurnya tempat-tempat usaha turut berkontribusi terhadap maraknya parkir liar.
 
Mengacu jumlah kendaraan pada 2017, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyebut lebih dari delapan juta unit motor mengaspal di DKI Jakarta. Jika ditambah dengan pengguna mobil pribadi jumlahnya hampir sebanding dengan total warga DKI Jakarta, yakni sembilan juta jiwa.
 
"Bisa dibayangkan jangankan lahan parkir, ruas jalan maupun ruang yang tersedia tidak akan mencukupi ketika di saat yang bersamaan semua kendaraan turun ke jalan," ujarnya dalam News Story Insight (NSI) Metro TV, Rabu, 27 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nirwono mengatakan salah satu upaya mengurangi parkir liar memang bisa dilakukan dengan penegakan hukum. Namun hal itu bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan yang kerap disalahgunakan sebagai lahan parkir liar.
 
Menurut Nirwono ada tiga upaya yang perlu diharapkan terus didorong untuk dilaksanakan. Pertama penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota harus dibatasi. Salah satu upayanya adalah dengan membangun park and ride.
 
"Tujuannya agar orang-orang dari pinggiran kota; umpamanya naik motor, memarkirkan kendaraannya di park and ride kemudian beralih ke transportasi massal," ungkapnya.
 
Kedua, kata Joga, pemberlakuan parkir progresif di pusat kota dengan menaikkan tarif mengikuti jam-jam sibuk pekerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama; pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.
 
Ketiga adalah menyediakan area parkir komunal atau kolektif dalam satu kawasan yang mengharuskan pengguna memarkirkan kendaraannya di titik tersebut dan berjalan kaki menuju perkantoran. "Prinsipnya orang tidak parkir sembarangan. Karena Undang-undangnya bahkan Perdanya melarang trotoar dan ruang milik jalan digunakan untuk parkir".
 
Nirwono menambahkan bukan lagi rahasia budaya orang Indonesia cenderung malas berjalan kaki dan menghendaki sampai di tempat tujuan tepat di depan pintu utama. Hal inilah yang memicu banyak gedung dengan tipe bangunan ruko, toko, atau restoran menyediakan parkir di depan pintu.
 
Pola parkir semacam ini, terang Joga, harus diubah. Pemerintah perlu menyediakan lokasi parkir kolektif dengan fasilitas trotoar memadai. Dengan begini pengguna diharapkan mau berjalan kaki dalam upaya mengurangi kemacetan.
 
"Jadi selain penegakan hukum ada upaya penyediaan lahanparkir. Ini yang harus didorong untuk diterapkan," pungkasnya.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi