Ilustrasi reklamasi/Medcom.id.
Ilustrasi reklamasi/Medcom.id.

Gugatan Ditolak, Pencabutan Izin Reklamasi Pulau M Dianggap Sah

Nasional pemprov dki reklamasi teluk jakarta
Sri Yanti Nainggolan • 26 Agustus 2020 14:22
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) Agung menolak kasasi pengembang reklamasi Pulau M, PT Manggala Krida Yudha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons hal tersebut.
 
"Kalau dalam gugatan ditolak, berarti pencabutan izinnya sah," ujar Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 26 Agustus 2020.
 
Namun demikian, Yayan belum bisa berkomentar banyak atas putusan tertanggal 14 Agustus 2020 itu. Pihaknya masih menunggu salinan resmi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini menunggu pemberitahuan dari MA," kata dia.
 
Baca:MA Menangkan Anies dalam Kasasi Pulau M
 
Putusan MA menolak tuntutan PT Manggala Krida Yudha untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1040/-1794.2 tertanggal 6 September 2018. SK tersebut memuat Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi 13 pulau termasuk Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha.
 
PT Manggala Krida Yudha sempat menggugat SK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Februari 2019. Namun, PTUN menolak gugatan tersebut.
 
Perusahaan tersebut mengajukan banding yang lagi-lagi ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN.
 
PT Manggala Krida Yudha lalu mengajukan kasasi ke MA dan kembali mendapat penolakan. Izin reklamasi Pulau M dicabut dan tak boleh ada kegiatan pembangunan di sana.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif