Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Sidang Gugatan Korban Banjir Jakarta Dimulai

Nasional banjir jakarta Jakarta Banjir
Fachri Audhia Hafiez • 03 Februari 2020 12:00
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memulai sidang perdana gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas banjir yang menimpa Ibu Kota di awal 2020. Agenda sidang awal gugatan kelompok atau class action yaitu pemeriksaan berkas.
 
"Pemeriksaan administrasi dulu, berkas, dokumen segala macam. Karena ini class action, acara (agenda sidang) agak berbeda," kata juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 3 Februari 2020.
 
Menurut Tigor, hakim nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas dari pihak penggugat. Bila dirasa cukup, maka gugatan diterima dan siap diadili.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena kalau gugatan perdata biasa kan biasanya ditawarkan mediasi. Karena ini class action nanti dia (hakim) akan memberi waktu untuk memutuskan," ujar Tigor.
 
Tigor mengatakan telah membawa kuasa hukum serta beberapa korban yang merasakan dampak banjir Jakarta. Ia juga meminta agar tergugat yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih merespons gugatan yang dilayangkan.
 
"Karena ini gugatan warga Pemprov tuh responsif, datanglah. Supaya terlihat dia juga mau bertanggung jawab, itu seharusnya," tegas Tigor.
 
Sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun, hingga pukul 11.45 WIB, gugatan nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst. itu belum kunjung dimulai.
 
Sebelumnya, Tigor menyebut sebanyak 243 orang mengalami kerugian akibat banjir Ibu Kota. Total nominal kerugian sebesar Rp42,33 miliar.
 
Anies juga digugat lantaran dinilai tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami warga Jakarta. Gugatan juga disebut mendasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 
Gugatan ini bukan yang pertama kali bagi Pemprov DKI. Pada 2007, Pemprov DKI pernah digugat Jaringan Korban Banjir Jakarta. Pemprov menang di tingkat Pengadilan Tinggi Negeri terkait masalah banjir di Jakarta Pusat.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif