Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020.  Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pemprov Bantah Anies Lalai Tangani Banjir

Nasional banjir jakarta Jakarta Banjir
Fachri Audhia Hafiez • 03 Februari 2020 16:19
Jakarta: Penggugat class action banjir Jakarta awal 2020 menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai mengantisipasi bencana banjir. Hal ini yang menimbulkan kerugian materiel tak sedikit para korban.
 
"Enggak (lalai). Itu mah klaim mereka (penggugat) saja," kata Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Haratua Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 3 Februari 2020.
 
Hara enggan berkomentar lebih jauh apa jawaban Pemprov atas gugatan tersebut. Dia beralasan berkas perkara belum lengkap dan berpotensi berubah. Terlebih belum ada angka pasti jumlah total kerugian korban.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setelah gugatan ini kan ada agenda sidang jawaban, nanti lengkapnya kami sampaikan biar enggak kepotong-potong," ujar Hara.
 
Sidang perdana gugatan class action kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas banjir Ibu Kota di awal 2020 dimulai. Hanya dua penggugat yang hadir dari lima wilayah adminitrasi terdampak banjir.
 
Majelis hakim memberikan waktu hingga dua pekan untuk menghadirkan tiga penggugat lainnya. Juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, majelis memberikan pilihan mengganti penggugat atau tetap pada nama di gugatan awal.
 
"Kalau harus mengganti harus ada perbaikan dalam gugatan-gugatan, karena berubah juga pihak penggugatnya, materinya. Jadi itu kesempatan yang dikasih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," beber Tigor.
 
Gugatan banjir Jakarta tersebut dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai dalam penanganan bencana yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Menurut Tigor, gugatan nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst. Itu fokus pada dua materi pokok.
 
Pertama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat lantaran tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami warga Jakarta. Kedua mengenai tidak adanya sistem bantuan darurat.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif