Dirut PD Dharma Jaya Diberhentikan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno bersama Mantan Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna--Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta resmi memberhentikan Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 880 tahun 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Dharma Jaya. 

Posisi Marina digantikan Johan Romadhon. Selain itu, Pemprov juga mengganti Direktur Usah PD Dharma Jaya dengan Mohammad Adam Ali Butha. 

"Dan kami ingin gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marina yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan revitalisasi dan turn around dari BUMN Dharma Jaya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 23 Mei 2018.


Sandi menyampaikan, PD Dharma Jaya telah berkembang. Sebelumnya, PD Dharma Jaya masuk dalam salah satu perusahaan yang merugi.

"Sekarang sudah menjadi biru, menjadi untung dan sudah membantu langkah Pemprov DKI menjaga stabilitas pangan, pasokan daging, dan protein yang jelas dan juga menjaga stabilisasi dari inflasi kita," ungkapnya.

Baca: Anies Persilakan Dirut PD Dharma Jaya Mundur

Bahkan, PD Dharma Jaya selalu mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat lantaran berhasil menjaga stabilitas harga. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini berharap Dirut baru PD Dharma Jaya dapat bekerja lebih baik. 

"Saya berharap Pak Johan Romadhon bisa membawa PD Dharma Jaya untuk lebih baik lagi ke depannya dan dapat bersinergi dengan jajaran manajemen dan seluruh karyawan di PD Dharma Jaya," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengajukan pengunduran diri pada 6 Maret 2018. Sebab, BUMD DKI itu dipaksa memenuhi menjaga pasokan daging ayam hingga berutang Rp80 miliar.
 
Marina tidak sanggup mengemban tugas tanpa dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation).
 
"Saya temui Pak Sandi, saya bilang mau resign. Ditanya kenapa? Saya bilang gimana mau kerja baik kalau enggak dibantu PSO," kata Marina, Kamis 15 Maret 2018.
 
Marina menegaskan, pengunduran dirinya bukan karena perkara dana PSO yang tidak cair, melainkan pola kerja sama antara PD Dharma Jaya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "No, no, no. Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti gubernur yang lama," ujarnya.

Dia mencontohkan lambannya proses verifikasi untuk pencairan dana oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Sejak Desember 2017 hingga Februari 2018, PD Dharma Jaya menalangi pembelian pasokan daging sekitar Rp34 miliar. Mereka telah mengajukan penggantian kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
 
Mulanya PD Dharma Jaya mengajukan dana penyertaan modal daerah (PMD) pada APBD 2018. Namun, Pemprov DKI justru menjanjikan akan memberikan dana PSO kepada BUMD tersebut sebesar Rp41 miliar. 

Akibatnya, PD Dharma Jaya berutang kepada pihak penyuplai daging ayam. Sebab, PD Dharma Jaya sudah tidak mampu lagi menalangi pembelian daging ayam dengan uang kas mereka sejak Januari.
 
Apalagi serapan daging ayam sejak Januari meningkat menjadi rata-rata 225 ton per bulan. Daging ayam dari PD Dharma Jaya dipasok ke pengguna kartu jakarta pintar (KJP), kartu jakarta sehat (KJS), hingga ke rusun-rusun.
 
"Reimburse yang harusnya dari Desember, sampai detik ini belum cair. Masuk akal enggak?" kata Marina.
 
Atas persoalan ini, Marina menyebut Sandiaga sulit ditemui. "Saya tuh mau ketemu beliau agak susah semenjak beliau menjabat. Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya," terangnya.




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id