Pengelola Rusun Graha Cempaka Diadukan ke Pemprov DKI

Kautsar Widya Prabowo 23 Oktober 2018 05:06 WIB
rusun
Pengelola Rusun Graha Cempaka Diadukan ke Pemprov DKI
Warga penghuni Rusun Graha Cempaka Was bersama Anggota DPD Fahira Idris di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Jakarta: Puluhan penghuni rumah susun (rusun) Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat menyambangi Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meganthara. Didampingi Anggota DPD RI Fahira Idris, warga mengadukan pengelola rusun yang dianggap sewenang-wenang.

Fahira menjelaskan kasus ini terkait polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Ada dua struktur P3SRS, satu milik penghuni, dan satu lagi milik pengelola yakni PT Duta Pertiwi.

"Namun kalau kita melihat fakta, bentukan (P3SRS) sepihak PT Duta Pertiwi selaku pengembang banyak hal yang tidak adil dalam pengelolaan," kata Fahira di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2018.


Fahira menjelaskan, posisi P3SRS ini memiliki peran penting dalam pengelolaan Rusun. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 3, kata dia, P3SRS berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kepentingan pemilik dan penghuni Rusun. Adanya kepengurusan P3SRS di bawah kendali pengembang tidak sah.

Menurut dia, kepengurusan P3SRS di bawah kendali pengembang hanya berlaku setahun sejak hunian tersebut didirikan. Setelah itu, kepengurusan harus dilimpahkan kepada warga rusun.

Kemudian, lanjut Fahira, putusan Mahkamah Agung pada 11 April 2017 juga telah menolak P3SRS milik PT Duta Pertiwi sebagai badan hukum yang sah. Dengan begitu, P3SRS milik pengelola tidak berlaku lagi

"Artinya dasar hukum yang paling kuat, bagi bapak ibu pemilik rusun untuk dapat menegakan hak, termasuk dalam pengelolaan hukum," ungkapnya.

Belakangan, menurut Fahira, P3SRS bentukan pengelola masih aktif. Malah, dinilai tidak adil lantaran menaikkan iuran pemeliharaan lingkungan secara sepihak. Fahira menyebut penghuni merasa dirugikan.

"Saya menilai perlu didorong agar dilaksanakan ekseskusi yang sesuai undang-undang untuk kepentingan warga rusun secara umum," kata Fahira.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id