Mengatasi Masalah Toleransi di Gorontalo

Achmad Zulfikar Fazli 29 Oktober 2018 04:00 WIB
toleransi beragama
Mengatasi Masalah Toleransi di Gorontalo
Ilustrasi. Umat Katolik menuju parkiran Masjid Istiqlal seusai mengikuti Misa Anak di Gereja Katedral, Jakarta, Jumat 25 Desember 2015. Ini bentuk toleransi yang dijalin antara panitia Gereja Katedral dan pengelola Istiqlal. Foto: MI/Atet Dwi P
Jakarta: Masalah toleransi antar umat beragama dinilai masih tinggi di Gorontalo. Karena itu, Komunitas Bela Indonesia (KBI) menggelar pelatihan juru bicara di Serambi Madinah itu.

Koordinator partner lokal dari KBI, Dikki Shadiq mengatakan, isu terkait toleransi dan keberagaman masih menjadi tema yang cukup asing di Gorontalo. Isu itu jarang dibahas dalam diskusi-diskusi publik.

"Salah satu contoh kasus yang terjadi di Gorontalo, yaitu pelarangan pendirian rumah ibadah dan asrama mahasiswa Hindu. Ini menjadi keresahan kita saat ini," kata Dikki dalam keterangannya, Minggu, 28 Oktober 2018.


Dukungan masyarakat terhadap Pancasila sebagai nilai dan falsafah hidup bangsa juga semakin memudar. Hal itu terlihat dari penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang menemukan data mengkhawatirkan. 

Sejak 2005 hingga 2018, warga pro Pancasila terus menurun dari 85,2 persen menuju 75,3 persen. Selama 13 tahun terakhir, dukungan warga kepada Pancasila menurun sekitar 10 persen. 

Era yang sama, pendukung NKRI bersyariah naik 9 persen. Publik yang pro NKRI bersyariah tumbuh dari 4,6 persen pada 2005 menjadi 13,2 persen pada 2018.

Fasilitator KBI, Milastri Muzakar berharap pelatihan juru bicara Pancasila bisa kembali menumbuhkan rasa Pancasilais dari masyarakat. Dengan begitu, rasa untuk saling bertoleransi juga akan semakin kuat.

"Ini bisa menjadi pemantik dan titik temu yang semakin mendekatkan jurang pemisah para pemuda lintas agama, maupun etnis di sini untuk lebih sering berdialog dan memarketingkan nilai-nilai Pancasila untuk diamalkan sebagai pedoman bersama dalam bertoleransi," ujar dia.

Dalam pelatihan juru bicara Pancasila ini, peserta akan dilatih menulis, berdebat dan manajemen media sosial. Pengelolaan media sosial menjadi salah satu titik tekan penting dalam pelatihan ini. Dengan begitu, bisa aktif menebarkan gagasan positif di media sosial. 

Saat ini media sosial menjadi ruang pertarungan yang sangat mempengaruhi opini publik. Banyak pihak yang dengan sengaja memproduksi ujaran kebencian dan hoaks untuk kepentingan politik sempit maupun kepentingan bisnis. Sementara itu, masyarakat cenderung mudah percaya informasi yang diterima tanpa kecakapan literasi.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id