NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

NasDem Minta Anies Cepat Suplai Alat Pelindung Diri

Nasional Virus Korona
Candra Yuri Nuralam • 23 Maret 2020 09:02
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta segera menyediakan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). Salah satu kebutuhan yang mendesak yakni alat pelindung diri (APD).
 
"Dalam keadaan darurat tentunya kita butuh percepatan, kita tidak bisa menunggu," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino kepada Medcom.id, Senin, 23 Maret 2020.
 
Hal ini diungkap Wibi dalam merespons sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengizinkan kepala daerah menunjuk langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan korona. Namun, Wibi meminta Anies tetap menjaga kualitas barang dan jasa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan memang diperlukan saat ini. Permasalahan sistem pengadaan diminta tidak terlalu dipersoalkan.
 
"Kita akan evaluasi setelah wabah mampu dikendalikan, untuk sekarang kemanusiaan lebih utama," tutur Wibi.
 
Meski demikian, Wibi meminta pengawasan ketat pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus korona. Dia mengutuk keras jika pengadaan di saat genting sekarang dimanfaatkan pihak tertentu.
 
"Jangan sampai bencana ini digunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan. Maka bila itu terjadi dia manusia yang paling nista di dunia ini. Mengeruk keuntungan di tengah kesusahan," tegas Wibi.
 
KPK menghalalkan kepala daerah menunjuk langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona. Biasanya, pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang, seleksi, maupun sayembara.
 
"Dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa mengikuti Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2018," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
 
NasDem Minta Anies Cepat Suplai Alat Pelindung Diri
Grafis Medcom.id

 
Baca: KPK Halalkan Penunjukan Langsung untuk Penanggulangan Korona
 
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6 menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
 
Ghufron meminta kepala daerah tidak ragu dalam pengadaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi penanggulangan virus berbahaya ini. Hal ini mengingat kebutuhan ini diperlukan secepatnya.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif