8 RSUD DKI Kesulitan Biaya Operasional
Ilustrasi suasana rumah sakit/MI/Angga Yuniar
Jakarta: Sebanyak delapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengalami kesulitan biaya operasional. Hal tersebut disebabkan tumpukan piutang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Delapan RSUD itu yakni RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren sawit, dan RSUD Tugu Koja. Berdasarkan hitungan Dinas Kesehatan, piutang BPJS per September hingga Desember 2018 diperkirakan mencapai Rp1,29 triliun.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta berniat meminjam dana ke Bank DKI untuk menutupi biaya operasional mereka. Namun, Plt Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Chafifah meminta Pemprov DKI membayar bunga pinjaman Rp9,7 miliar.


Usualan Chafifah langsung ditolak Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri. Edi mengatakan tidak ada aturan yang memperbolehkan APBD digunakan untuk subsidi bunga.

"Sampai sekarang belum ada nomenklatur bantuan subsidi bunga. Saya belum ketemu. Bunga tetap harus dibayar RS," kata Edi dalam rapat anggaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 12 September 2018.

Edi menyampaikan Pemprov hanya bisa membantu kebutuhan operasional yang berkaitan dengan masyarakat. Misalnya, pengadaan obat dan alat-alat kesehatan.

"Kebutuhan yang diminta sama RS bisa dibantu negara. Tapi sebatas operasional yang berkaitan dengan masyarakat, nanti dikasih sama DKI. Ini yang paling aman," terang dia.

Pembahasan sempat alot dalam Rapat KUPA-PPAS, kemarin. Dinkes DKI tak diizinkan mengajukan usulan tersebut. Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan solusi lain.

RSUD diperbolehkan meminjam dana ke Bank DKI. Lalu, Bank DKI akan membebaskan biaya administrasi peminjaman.

Bank DKI hanya mengenakan 7,5% per tahun. Bunga akan ditanggung RSUD. Saefullah menyebut bunga itu sudah diringankan sesuai kemampuan RSUD.

"Dengan besar bunga itu Bank DKI tidak merugi, sehingga tidak menggangu likuiditas Bank DKI. Itu sudah bunga paling rendah 7,5% setahun," terang dia.

Setelah pembahasan ini rampung, Gubernur DKI Jakarta akan mengeluarkan izin prinsip sebagai dasar peminjaman ke Bank DKI. Saefullah berharap solusi tersebut bisa menjadi jalan keluar dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id