Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dok. Istimewa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dok. Istimewa

TransJakarta Kalah di Pengadilan Soal Upah Lembur, Ini Tanggapan Wagub DKI

Nasional transjakarta DKI Jakarta buruh Pemprov DKI Pengadilan
Hilda Julaika • 19 April 2022 10:35
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menolak gugatan PT TransJakarta terkait sengketa upah lembur dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT TransJakarta diputuskan harus membayarkan seluruh upah lembur buruhnya.
 
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menghormati putusan pengadilan. Putusan itu dinilai memiliki kekuatan hukum tetap.
 
“Ya prinsipnya kita melaksanakan apa yang menjadi keputusan pengadilan,” kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin malam, 18 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Pemprov DKI masih akan melihat putusan pengadilan terkait PT TransJakarta harus membayarkan uang lembur para buruh. Putusan itu akan diteliti tim biro hukum untuk meminimalkan kesalahan.
 
“Nanti dilihat dulu, putusannya akan dibaca lagi apakah bunyi persisnya,” jelas dia.
 
Baca: Kalah di Persidangan, Hakim Perintahkan TransJakarta Bayar Upah Lembur Buruh
 
Pada perkara upah lembur dengan nomor putusan 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan menolak gugatan PT TransJakarta untuk seluruhnya. Majelis juga memerintahkan PT TransJakarta untuk membayarkan seluruh upah lembur buruh.
 
Perwakilan LBH DKI Jakarta Jeanny Sirait mengatakan putusan ini patut diapresiasi karena majelis hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dinyatakan di muka persidangan. Termasuk,
mempertimbangkan pemenuhan upah lembur buruh sebagai pemenuhan hak asasi manusia.
 
"Khususnya hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022.
 
Sedangkan, pada perkara PHK dengan nomor putusan 450/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst, majelis hakim menyatakan PHK yang dilakukan PT TransJakarta tidak sah karena alasan dan prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada hal tersebut, alasan PHK menjadi tak dapat divalidasi dengan undang-undang.
 
Berdasarkan pada hal-hal tersebut, buruh PT TransJakarta mendesak perusahaan patuh dan segera menjalankan putusan perkara nomor 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst, untuk membayarkan seluruh upah lembur buruh yang tidak dibayarkan selama ini.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif