Kementerian PUPR Tak Paham Konsep Naturalisasi
Naturalisasi Waduk Setu Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi tak paham dengan konsep naturalisasi yang dimaksud Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pun sudah beberapa kali diundang untuk menjelaskan program tersebut.

"Tapi (Pak Anies) enggak hadir, yang hadir hanya satu staf yang dia sendiri enggak paham," kata Hari di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta Selatan, Kamis, 1 November 2018.

Beberapa hari kemudian, Hari kembali mengundang Anies untuk hadir. Lagi-lagi Anies dan staf yang berwenang tak datang.


"Katanya minta naturalisasi makanya kita undang. Karena saya enggak ngerti, bahkan Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono)juga enggak ngerti," ungkapnya.

Baca: Naturalisasi Ala Anies Fokus ke Waduk

Pihaknya terpaksa menghentikan proyek normalisasi di kali Ciliwung serta aliran Pesanggrahan, Angke dan Sunter (PAS). Karena tidak tersedianya lahan.

Pengadaan lahan merupakan tugas dan wewenang Pemprov DKI Jakarta. Namun, Anies memiliki konsep berbeda terkait penanganan banjir.

Anies berkukuh tak akan menormalisasi melainkan naturalisasi. Alhasil, kegiatan normalisasi terhenti sejak awal 2018.

"Sekarang enggak ada lahan, jadi ya kita menunggu. Kalau ada langsung dijalankan (normalisasi)," ujar dia.

Hingga saat ini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) baru menormalisasi sungai sepanjang 16 kilometer dari target 33 kilometer. Karena mandek, BBWSCC terpaksan mengembalikan anggaran normalisasi sebesar Rp40 miliar.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id