BMKG: Kewenangan Evakuasi di BNPB
Bencana gempa dan tsunami di Sulteng. (ANT/MOHAMAD HAMZAH)
Jakarta: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, kewenangan evakuasi saat peringatan potensi bencana merupakan wewenang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD). 

"Begitu informasi dihasilkan, serempak broadcast itu masuk ke BNPB itu nomor satu. Karena BNPB harus melaporkan segera ke Presiden. Jadi urutan teratas itu BNPB seketika itu juga BPBD di daerah," kata Dwikorita dalam diskusi 'Palu Retak' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Oktober 2018. 

BMKG hanya bertugas mengobservasi dan dan memantau data yang diterima dari sistem pendeteksi bencana. Data itu kemudian dianalisis dan disiarkan ke masyarakat. 


"Merekalah (BNPB dan BPBD) yang membunyikan sirine. Memutuskan evakuasi atau tidak. Tidak bisa dari Jakarta. Tidak bisa dari BMKG, karena jaraknya terlalu jauh dan kita enggak bisa melihat kesana," jelas Dwikorita. 

BMKG kemudian membantu menyiarkannya ke lembaga penyiaran, seperti televisi dan radio. Secara otomatis lembaga penyiaran akan melakukan breaking news. 

"Ada mesinnya, ada alatnya, itu sudah dites juga, waktu itu Metro TV. Waktu tes lancar pas listriknya ada, jalur komunikasi enggak terputus, juga namanya tes," tuturnya. 

Ditambah mulai tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membantu menyebarkan informasi potensi bencana melalui SMS blusting secara otomatis ke telepon genggam masyarakat. 

"Orang-orang yang mempunyai HP berada di tiga kabupaten sekitar pusat gempa itu menerima SMS gempa terjadi, potensi tsunami," pungkasnya.




(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id