Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020/Antara/Sigid Kurniawan
Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020/Antara/Sigid Kurniawan

Pemalsu SIKM Diancam Pidana Penjara 12 Tahun

Nasional dki jakarta Virus Korona virus corona PSBB
Kautsar Widya Prabowo • 28 Mei 2020 15:49
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingatkan oknum yang berani memalsukan surat izin keluar masuk (SIKM). Pemalsu SIKM akan ditindak tegas.
 
"Kalau ada pemalsuan terancam penjara 12 tahun," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakata, Benni Aguscandra, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Kamis, 28 Mei 2020.
 
Perbuatan melawan hukum tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Personel gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan, akan memeriksa detail SIKM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada surat tersebut tertera barcode yang dapat membedakan SIKM asli dan palsu. "Untuk menghindari pemalsuan kita pakai qr code. Tidak perlu membawa surat langsung, cukup membawa salinan di handphone," kata Benni.
 
Baca:Surat Izin Keluar Masuk Berlaku Hingga 7 Juni
 
Pemalsu SIKM Diancam Pidana Penjara 12 Tahun
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Mekanisme Perizinan Keluar Masuk Wilayah Ibu Kota. Warga ber-KTP Jabodetabek tak perlu mengurus surat izin keluar masuk (SIKM).
 
Meski begitu, pergerakan orang di kawasan Jabodetabek hanya yang diizinkan dalam aturan PSBB atau keadaan mendesak. Sebanyak 11 sektor yang diperbolehkan beraktivitas antara lain bidang kesehatan, bahan pangan baik makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi.
 
Selain itu, Anies membolehkan perusahaan bidang keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Terakhir yakni bidang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif