Warga berolahraga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 31 Mei 2020. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warga berolahraga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 31 Mei 2020. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kemenhub: Sanksi Bersepeda Diserahkan kepada Pemda

Nasional lalu lintas sepeda
Antara • 24 September 2020 04:32
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Namun, sanksi terhadap pesepeda yang melanggar aturan ini diserahkan ke pemerintah daerah (pemda).
 
"Sanksi kepada pesepeda itu dilakukan oleh perangkatnya, mungkin bisa daerah, satpol PP (satuan polisi pamong praja) atau dishub (dinas perhubungan), berdasarkan peraturan daerah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu, 23 September 2020.
 
Menurut dia, sanksi dapat serupa dengan ancaman pengemudi sepeda motor yang dapat ditilang hingga ditarik surat izin mengemudinya (SIM). Untuk pegowes, sepedanya disita.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun tergantung masing-masing daerah menyusun breakdown warning-nya seperti apa,” kata dia.
 
Budi hanya mendorong pemanfaatan teknologi dikembangkan dalam penerapan sanksi. Pasalnya, tilang untuk pengendara kendaraa bermotor saja sudah elektronik.
 
"Kita juga melakukan peraturan dengan ATCS (sistem kendali lalu lintas kendaraan) yang sudah kita kembangkan di beberapa kota, semua perilaku pesepeda bisa ditangkap oleh monitor-monitor yang ada di masing-masing posko," kata dia.

 
Halaman Selanjutnya
Berdasarkan PM Nomor 59 Tahun…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif