Tim advokasi ibu kota menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PN Jakarta Pusat - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Tim advokasi ibu kota menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PN Jakarta Pusat - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Kualitas Udara Buruk Warga DKI Gugat Anies

Nasional polusi udara
Ilham Pratama Putra • 04 Juli 2019 15:57
Jakarta: Sebanyak 31 orang yang biasa beraktivitas di Jakarta menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka menilai Anies tidak bisa memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 
"Tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945," kata kuasa hukum Tim Advokasi Ibu Kota, Bondan Andriyanu, di PN Jakpus, Kamis, 4 Juli 2019.
 
Bondan mengatakan gugatan ini untuk kepentingan seluruh warga DKI yang berjumlah 10,1 juta jiwa. Menurutnya, Anies Baswedan tidak melakukan pengawasan terhadap kualitas udara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekarang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tidak aktual. BMUA Nasional dan BMUA DKI Jakarta tidak sesuai dengan standar rekomendasi World Health Organization (WHO). Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum," kata dia.
 
Selain Anies, terdapat enam tergugat lainnya. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten yang juga harus bertanggung jawab atas buruknya udara DKI.
 
(Baca juga:Greenpeace: Polusi Udara Jakarta Bukan Akibat Kemarau)
 
Bondan berharap Hakim PN Jakpus dapat mengabulkan gugatan itu. Pasalnya, kata Bondan, dengan merenggut kualitas udara baik, pemerintah dinilai telah terbukti melanggar Hak Asasi Manusia karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 
"Kita harapkan tergugat ini nantinya kembali melakukan pengawasan di bidang pengendalian udara, bertanggung jawab menjaga kualitas udara dengan mengetatkan baku mutu udara ambien nasional guna melindungi kesehatan manusia," kata Bondan.
 
Sejak 14 Maret- 14 April 2019, LBH Jakarta dan YLBHI, yang merupakan salah satu
bagian dari Tim Advokasi Ibu Kota, telah membuka pos pengaduan online calon penggugat. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran udara bisa menjadi turut penggugat dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah melewati ambang batas.
 
Setelah melewati syarat kelengkapan administrasi dan pengukuhan komitmen calon penggugat, saat ini total sebanyak 31 orang menjadi penggugat. Mereka merupakan warga yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta dari berbagai profesi dan latar belakang. Gugatan ini mendapat dukungan 1.078 warga melalui petisi dalam situs www.akudanpolusi.org.
 
Polusi udara Jakarta viral di media sosial. Warganet mengunggah foto dengan situasi polusi udara di sekitar mereka dengan tagar #SetorFotoPolusi.
 
(Baca juga:Hujan Buatan Tak Mujarab Mengurangi Polusi di Jakarta)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif