Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, saat penerapan PSBB, Jumat, 10 April 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, saat penerapan PSBB, Jumat, 10 April 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Relaksasi PSBB Perlu Dibarengi Tes PCR Massal

Nasional Virus Korona PSBB
Sri Yanti Nainggolan • 12 Mei 2020 02:30
Jakarta: Sekretaris Komisi E DPRD Prov DKI Jakarta Johny Simanjuntak berpendapat relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa dilakukan dengan sejumlah syarat. Salah satu syarat itu yakni pemeriksaan virus korona (covid-19) secara masif.
 
"Relaksasi PSBB dapat diterapkan dengan catatan, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Malaysia," kata Johny saat dikonfirmasi, Senin, 11 Mei 2020.
 
Menurut dia, Otoritas Malaysia mengoperasikan kawasan industri dan perkantoran setelah ada tes reaksi berantai polimerase (PCR) massal. Untuk itu, Johny meminta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI digunakan intensif jika tes PCR massal memang dilaksanakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menagih perkataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan sudah bersiap dini sejak Januari 2020. Pasalnya, tes swab massal hingga kini belum terealisasikan.
 
Johny menyoroti artikel di media asing Australia yang menyebut Anies sudah waspada terhadap covid-19 sejak Januari. Saat itu, covid-19 masih dianggap pneumonia di Wuhan, Tiongkok.
 
Anies bahkan mengkritisi sikap pemerintah pusat yang menutup kesempatan pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan tes PCR sendiri. Hal itu diketahui saat Anies mengajukan agar Labkesda DKI dapat melakukan tes PCR virus baru tersebut, tetapi ditolak.
 
Relaksasi PSBB Perlu Dibarengi Tes PCR Massal
 
Baca: Epidemiolog Sebut Belum Waktunya Pelonggaran PSBB
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana merelaksasi pelaksanaan PSBB. Dia menyebut ekonomi tidak boleh mati karena pandemi covid-19. Presiden Joko Widodo, kata dia, ingin ekonomi bergerak dengan tetap berada dalam kerangka protokol kesehatan.
 
“Karena di berbagai daerah (penerapan PSBB) itu berbeda, ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana tidak bisa, mau cari uang tidak bisa, mau cari ini tidak bisa, tetapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya. Nah, ini yang dimaksud kemudian perlu dilakukan relaksasi," kata Mahfud dalam situs Kominfo.go.id, Minggu, 3 Mei 2020.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif