Ilustrasi. Trotoar di depan FX Mal, jakarta Selatan. MTVN/Whisnu Mardiansyah
Ilustrasi. Trotoar di depan FX Mal, jakarta Selatan. MTVN/Whisnu Mardiansyah

UMKM Berjualan di Trotoar Dinilai Melanggar UU dan PP

Nasional dki jakarta trotoar
Sri Yanti Nainggolan • 03 September 2020 04:41
Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjualan di trotoar dinilai bertabrakan dengan sejumlah aturan. Aturan yang dilanggar mulai dari peraturan daerah hingga undang-undang.
 
"Pemprov DKI seharusnya mematuhi aturan-aturan yang sudah ada dimana trotoar dilarang untuk berkegiatan selain memfasilitasi pejalan kaki," kata pengamat tata kota Nirwono Joga kepada Medcom.id, Rabu, 2 September 2020.
 
Aturan yang dilanggar berupa Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas (lalin), UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Jalan. Pemerintahan Anies Baswedan juga melanggar aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: UMKM Bakal Difasilitasi Berjualan di Trotoar Jakarta
 
Pemprov DKI membuat kebijakan dengan dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Nirwono menyebut aturan tersebut gugur dengan sendirinya karena beberapa UU yang telah ia sebut.
 
Dia mendesak Kementerian PUPR merevisi atau mencabut Permen PUPR 33/2014. "Permen tersebut untuk disesuaikan dengan UU diatasnya," kata dia.
 
Ia juga meminta pemerintah pusat berani menegur Pemprov DKI jika memaksakan kebijakan tersebut diterapkan. Pasalnya, rencana Pemprov DKI ini dapat memberikan contoh buruk pada kota lain.
 
Nirwono menyarankan Pemprov DKI menempatkan pengusaha UMKM di lokasi khusus yang tidak melanggar aturan. Misalnya, pasar rakyat, kios di pusat perbelanjaan, kantin perkantoran, atau lahan khusus di kawasan wisata.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif