Ilustrasi Balai Kota. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam
Ilustrasi Balai Kota. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam

Ombudsman Jakarta Dorong Sanksi PSBB Jadi Perda

Nasional dki jakarta Virus Korona PSBB
Kautsar Widya Prabowo • 13 Mei 2020 09:35
Jakarta: Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mendorong sanksi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi peraturan daerah (perda). Sanksi tersebut baru diatur Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, menyebut Pergub 41/2020 sangat komperhensif. Aturan sudah mengatur sanksi untuk individu dan perusahaan yang tidak mengindahkan PSBB. Sanksi harus dipertegas karena perusahaan menjadi potensi tempat penyebaran covid-19 terbesar.
 
"Potensi penyebaran Covid-19 terbesar salah satunya diberikannya izin operasional dan mobilitas kegiatan industri oleh Kementerian Perindustrian ke perusahaan-perusahaan yang tidak dikecualikan untuk tetap beroperasi," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aparat penegak hukum masih bimbang mengimplementasi sanksi. Sebab, penerapan sanksi dinilai tidak logis jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 
"Tidak mungkin mempidanakan sekain banyak orang, dengan sanksi pidana satu tahun dan denda Rp100 juta karena tidak pakai masker atau lainya," tuturnya.
 
Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemprov DKI menyelaraskan ketentuan sanksi dalam Pergub Sanksi PSBB tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, pemerintah daerah hanya memiliki perda sebagai perangkat regulasi yang boleh memuat sanksi.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif