NEWSTICKER
Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020.  Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penggugat Banjir Jakarta Mengaku Tertekan

Nasional banjir jakarta Jakarta Banjir
Fachri Audhia Hafiez • 03 Februari 2020 15:58
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta penggugat banjir Jakarta memenuhi proses hukum. Para penggugat dimintamenghadiri sidang class action banjir Jakarta 2020.
 
Dalam sidang gugatan class action hanya dua penggugat yang hadir. Keduanya Alfius Christano asal Jakarta Utara dan Syahrul Partawijaya dari Jakarta Pusat.
 
"Memang kami dari kuasa hukum penggugat baru bisa menghadirkan dua orang, kenapa dua orang? Karena dua orang ini yang baru bisa hadir," kata juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 3 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tigor mengungkapkan alasan ketidakhadiran tiga penggugat dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur karena ada tekanan. Penggugat mengaku mendapat berbagai macam pertanyaan tekanan dari seorang oknum.
 
"Mereka dipertanyakan kenapa sih harus menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peristiwa banjir kemarin? Kenapa harus langsung menggugat? Kenapa harus langsung ke pengadilan begitu pertanyaannya," kata Tigor.
 
Majelis hakim yang diketuai Panji Surono memberikan waktu dua pekan untuk menghadirkan tiga penggugat lainnya. Hakim memberi pilihan penggugat diganti atau tetap berdasarkan gugatan di awal.
 
"Kalau harus mengganti, harus ada perbaikan dalam gugatan-gugatan, karena berubah juga pihak penggugatnya, materinya. Jadi itu kesempatan yang dikasih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," beber Tigor.
 
Gugatan banjir Jakarta dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai dalam penanganan bencana yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Menurut Tigor, gugatan Nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst. itu fokus pada dua materi pokok.
 
Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat lantaran tidak menyiapkan early warning system (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami warga Jakarta. Kedua, mengenai tidak adanya sistem bantuan darurat.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif