Suasana di Terminal Pulo Gebang sepi. Medcom.id/Zaenal Arifin.
Suasana di Terminal Pulo Gebang sepi. Medcom.id/Zaenal Arifin.

Terminal Pulo Gebang Masih Sepi Penumpang

Nasional Virus Korona
Zaenal Arifin • 12 Mei 2020 13:47
Jakarta: Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, terpantau sepi calon penumpang pada hari ketiga pelonggaran operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Penumpang yang diperbolehkan berangkat ialah mereka yang memenuhi syarat.
 
Kepala Staf Pelaksana Operasional Terminal Pulo Gebang Afif Muhroji mengatakan lima penumpang diberangkatkan pada 10 Mei 2020. Mereka diberangkatkan menggunakan tiga unit bus.
 
"Kemudian pada 11 Mei 2020, ada tujuh orang penumpang berangkat dengan menggunakan satu unit bus," kata Afif di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa, 12 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Afif memastikan pihaknya mengecek dokumen seluruh penumpang yang diberangkatkan. Ini sesuai edaran dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19.
 
Ada empat kategori penumpang yang diperbolehkan pergi ke luar kota berdasarkan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Antara lain pegawai negeri sipil dan TNI/Polri yang akan berdinas ke luar kota.
 
"Kalau ASN (Aparatur Sipil Negara), minimal eselon II, juga dilengkapi dengan surat kesehatan bebas covid-19, schedule, dan tiketnya," papar dia.
 
(Baca: Kemenhub Sebut Operasional Bus AKAP Bukan untuk Mudik)
 
Dia menyebut pihaknya batal memberangkatkan 25 orang dari Terminal Pulo Gebang pada 10 Mei 2020. Mereka tidak memenuhi syarat.
 
"Sedangkan pada 11 Mei 2020, lima orang kita tolak karena tidak memenuhi syarat," tutur dia.
 
Peraturan Gugus Tugas tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. SE mengecualikan orang yang dapat bepergian ke luar daerah.
 
Pembatasan perjalanan dikecualikan bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan penanganan covid-19. Aturan juga berlaku bagi petugas pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting.
 
Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia dikecualikan dari pembatasan perjalanan. Repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia (WNI), dan pelajar yang berada di dalam negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah juga dikecualikan.
 
Dalam surat edaran itu, aparatur sipil negara, TNI, dan kepolisian wajib menunjukkan surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat eselon II. Pegawai badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), satuan kerja, organisasi nonpemerintahan atau lembaga usaha juga harus menunjukkan surat tugas yang diteken direksi atau kepala kantor.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif