Ilustrasi ojek online. Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Ilustrasi ojek online. Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Pemerintah Diminta Larang Promo Berlebihan Ojek Online

Nasional ojek online
Eko Nordiansyah • 21 Mei 2019 02:22
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta melarang aplikator transportasi ojek online menerapkan tarif promo yang berlebihan. Pasalnya, praktik yang mengarah pada predatory pricing ini bisa menyingkirkan kompetitor hingga menciptakan monopoli yang merugikan konsumen.
 
Mantan Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan, sebenarnya sudah ada payung hukum yang mengatur bisnis trasportasi online. Namun, aturan yang dirilis Kemenhub dinilai masih memiliki celah yang bisa disalahgunakan oleh aplikator.
 
"Dalam aturan itu ada ketentuan tarif batas atas untuk melindungi konsumen, serta tarif batas bawah untuk mencegah perang tarif. Tapi tidak diatur soal promosi," ujar Syarkawi dalam diskusi 'Aturan Main Industri Ojol: Harus Cegah Perang Tarif' di Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menyayangkan pemerintah tidak mengatur ketentuan promo yang bisa diberikan oleh aplikator. Pasalnya dari situ bisa muncul praktik predatory pricing yang tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 
"Misal ongkos produksinya 20, lalu aplikator jual nol. Atau kenapa dengan tarif promosi bisa diskon 100 persen, yang malah bisa menjual ke konsumen secara gratis. Istilahnya dia berani jual rugi untuk memperbesar pangsa pasar dan menyingkirkan kompetitornya," katanya.
 
Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslich Zainal Asikin menyebutkan, Kemenhub bisa mencontoh pemberlakuan tarif di industri transportasi konvensional. Larangan promo di bawah batas bawah bisa diterapkan juga pada pengaturan tarif ojek online.
 
"Blue Bird dan Express tidak bermain di ranah harga, atau promosi jor-joran tetapi di layanan dan produk yang solutif. Ini persaingan yang lebih sehat. Kemenhub harusnya bisa menerapkan beleid pembatasan promo di aturan ojek online, seperti yang diterapkan di Permenhub soal taksi online," ungkapnya.
 
Berdasarkan Penelitian RISED, 75 persen konsumen menolak penerapan tarif baru ojek online. Hanya 47,6 persen kelompok konsumen mau mengalokasikan pengeluaran tambahan hingga Rp5.000 per hari, sedangkan 27,4 persen lainnya tidak mau menambah pengeluaran mereka sama sekali.
 
"Pemerintah jangan sampai membaca animo yang salah. Karena tidak akan terjadi perubahan tarif yang dirasakan masyarakat karena tertahan oleh praktek promo jor-joran, bahkan mungkin bisa lebih murah dibandingkan tarif lama," ujar Ketua Tim Peneliti RISED Rumayya Batubara.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif