Menguatkan Politik Adu Gagasan
ILUSTRASI: Panggung debat kandidat/M. Rizal/Medcom.id
Jakarta: Sebagian kalangan pergerakan heran bukan kepalang. Pemerintah Hindia Belanda, tetap saja menghukumi seorang Soekarno sama persis dengan kawan karibnya, Mohammad Hatta, sebagai pembangkang.

Padahal, tidak. Pengalaman mereka beranggapan, menjumpai Soekarno dan Hatta semacam menemukan dua gagasan, cara, hingga karakter yang berbeda. Bahkan, bertolak belakang.

Soekarno, cenderung revolusioner dan seorang solidarity maker. Sementara Hatta, reformis dan administrator andal.


Perbedaan cara pandang yang paling mecuat adalah di kala keduanya saling debat dan berbeda tafsir dalam memandang strategi perjuangan politik non-cooperation era 1930-an.

Hatta, menolak dan mengkritik aliran non-kooperasi ala Soekarno sebagai sesuatu yang bersifat gebuk rata, tak sistematis, dan cenderung ‘jorok’. Sedangkan Soekarno beranggapan, penjajah tetap penjajah. Mirip pola pikir Tan Malaka yang berkata, tuan rumah pantang berunding dengan maling yang menjarah rumahnya.

“Paham ini aneh sekali! Bukan sikap dan cara berjuang lagi menjadi ukuran orang radikal atau tidak, non- atau co-, melainkan memboikot atau duduk di dalam parlemen,” kritik Hatta atas pandangan Soekarno terhadap kalangan bumiputera yang duduk dalam di Tweede Kamer, alias majelis rendah parlemen bikameral Belanda dalam Untukmu Negeriku (2): Berjuang dan Dibuang (2011).

Pada akhirnya, memang benar. Para pejuang kemerdekaan pun menyadari, akibat dua warna yang cenderung berbeda inilah kemerdekaan Indonesia bisa diraih. Setelahnya, berbeda gagasan dalam satu tujuan menjadi hal lumrah, malah amat penting, demi mencerdaskan bangsa melalui proses perpolitikan Indonesia.

Bukan melulu statistik

Belakangan banyak yang bilang, tradisi politik adu gagasan di Indonesia mulai padam. Nyaris selalu, pesta demokrasi dibuka dengan perang angka elektabilitas yang dilaporkan beragam lembaga survei dari bulan ke bulan.

Memasuki masa kampanye, mulailah disesaki tren saling serang, bahkan menyasar hingga  personal. Kampanye hitam, misalnya, sudah akrab ditemukan jelang hari H pemilihan.

Di babak penutupnya, tidak seluruh pesta demokrasi juga dipungkasi wajah manis berupa kelegawaan pihak  yang kalah dan sikap arif sang pemenag. Polarisasi dan konflik yang telah terjadi, boleh dibilang, terus berkelanjutan.

Menimbang popularitas, memang tidak sepenuhnya percuma. Sebab, sekali-dua angka-angka itu terdongkrak oleh gagasan yang seolah-olah menempel pada karakter calon tertentu. Meski bisa juga, opini dan karakter sudah lebih dahulu digiring dan dibentuk pihak eksternal.

Soal ini, pakar marketing politik Firmanzah dalam Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (2010) menjelaskan, meski tidak berada di ranah politik praktis, tetapi efek yang ditimbulkan dari kerja-kerja lembaga survei bisa saja memengaruhi publik dalam menentukan pilihan politik.

"Dimulai hampir satu tahun sebelum pemilu, lembaga survei mencoba memotret dinamika politik yang ada dan menghadirkan pendapat publik lewat hasil penelitian ilmiah," tulis Firmanzah.

Tren terbaru jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, maraknya poling yang digelar di media sosial. Masing-masing pihak saling membanggakan angka yang dihasilkan. Padahal dalam media sosial ada pola algoritma yang menjadikan mereka lebih banyak bersentuhan dengan komunitas sepemahaman, dan tentu beririsan besar dengan pilihan.

Menyudahi politisasi SARA

Selain sibuk oleh yang serba angka dan statistik, proses perpolitikan Indonesia juga lebih tergiur kepada hal ihwal bersifat simbolis. Bahkan, tak peduli hal itu mengandung ketersinggungan terhadap nilai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Yang bersifat simbolis, bisa beragam macam. Ambil misal, sekuat tenaga berebut kesan relijius, milenial, atau berkeberpihakan kepada kalangan perempuan. Sayangnya, hal ini lebih kerap berputar di permukaan tanpa dilengkapi dengan gagasan dan program yang sejalan. 

Di periode-periode sebelumnya, politik identitas dan eksploitasi isu SARA sempat mendominasi. Bukan tidak berimbas, tahun ini baru terasa bahwa pembiaran terhadap kapitalisasi isu SARA berada persis di belakang maraknya tindakan persekusi di tengah masyarakat.

Pada rentang April-Juli 2018, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap 145 ahli politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan di 11 provinsi terkait potensi isu SARA di Pemilu 2019.

Dari penelitian itu dilaporkan, tindakan persekusi mayoritas disebabkan penyebaran berita hoaks (92,4%), ujaran kebencian (90,4%), radikalisme (84,2%), kesenjangan sosial (75,2%), dan perasaan terancam orang atau pihak lain (71,1%). Sedangkan aspek relijiusitas (67,6 %) dan ketidakpercayaan antarelemen SARA (67,6%).

Itu artinya, politisasi isu SARA masih sangat potensial ditemukan di Pemilu 2019. Beruntung, format bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak memberi banyak ruang bagi para pengambil untung seperti pada periode atau momentum-momentum sebelumnya.

"Akhirnya yang anti-Jokowi mulai mengajak perdebatan mengenai ekonomi. Yang pro-Jokowi lagi sibuk ngomongin Asian Games. Jadi yang sifatnya dulu berantem yang enggak-enggak, sekarang sudah fokus ke hal yang fundamental," kata pengamat media sosial Nukman Luthfi terkait turut andilnya KH Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi.

Hanya, sekali lagi, mempersempit isu SARA saja, belum cukup. Semangat adu gagasan demi kegemilangan Indonesia di masa depan harus dikuatkan. 

Jika sudah seperti itu, demokrasi di Indonesia, kata Bung Hatta, setelah mengalami cobaan yang pahit, ia muncul kembali dengan penuh keinsafan.



(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id