Ilustrasi mafia minyak goreng - - Dok MI
Ilustrasi mafia minyak goreng - - Dok MI

Mafia Pangan Terancam Denda Rp50 Miliar

Siti Yona Hukmana • 21 Maret 2022 09:52
Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait penyelidikan kasus-kasus mafia pangan. Pelaku penimbunan bahan pokok terancam hukuman penjara.
 
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar," kata Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Maret 2022.
 
Helmy mengatakan ancaman hukuman bagi mafia pangan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 107 UU Perdagangan disebutkan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, ancaman hukuman diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang berisi dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar. Pasal 29 ayat (1) juga menyebutkan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
 
Lalu, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menjelaskan minyak goreng masuk dalam barang kebutuhan pokok hasil industri. Sementara itu, Pasal 11 beleid tersebut menjelaskan soal jumlah dan waktu.
 
Pasal 11 ayat 1 menyebutkan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
 
Pasal 11 ayat 2 menjelaskan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama tiga bulan. Berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal.
 
"Bila memenuhi unsur tersebut, yakni bila ada motif mencari keuntungan pada saat terjadi kelangkaan serta menyimpan melebihi tiga bulan rata-rata penjualan plus satu, maka akan kami tindak tegas dengan tindak pidana," ujar Helmy.
 
Baca: Permasalahan Minyak Goreng Merusak Citra Pemerintah di Mata Mak-mak
 
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut Polri akan mengungkap penangkapan mafia pangan, khususnya minyak goreng hari ini. Namun, polisi belum mengonfirmasi soal penangkapan tersebut.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif