Eni Maulani Saragih/MI/Rommy Pujianto
Eni Maulani Saragih/MI/Rommy Pujianto

Saksi Mengakui Disuruh Eni Mengambil Uang

Nasional OTT KPK Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 26 Desember 2018 13:12
Jakarta: Staf Eni Maulani Saragih, Tahta Maharaya, pernah beberapa kali diperintah mengambil uang dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Tahta menceritakan sejak awal dia diperintahkan Eni.

"Saya disuruh Bu Eni ketemu sekretaris Pak Kotjo (Audrey Ratna Justianty) di Graha BIP lantai 8. Awalnya ditugaskan saja ketemu, tidak ada instruksi mengambil sesuatu," kata Tahta saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2018.

Baca: Eni Saragih Pasrah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Pertemuan dengan Ratna terjadi sekitar akhir 2017. Ratna kemudian menyerahkan amplop berisi cek dengan nominal Rp2 miliar. Ia kembali disuruh menemui Ratna sekitar Maret 2018. Saat itu, Ratna menyerahkan dua kantong plastik besar berisi uang beserta tanda terima.

Tahta mengaku tak tahu bila barang yang ia terima ternyata uang Rp2 miliar. Barang tersebut langsung diserahkan kepada Eni di rumahnya.

"Saya baru tahu dari penyidik pas diperiksa, isinya uang Rp2 miliar," ujar Tahta.

Baca: Bukti Pertemuan Dirut PLN dengan Tersangka Dipertajam

Tahta kembali diminta menemui Ratna pada Ramadan 2018. Saat itu, Ratna menyerahkan paper bag cokelat yang diyakini berisi uang Rp250 juta.

Terakhir, sekitar Juli 2018, Tahta kembali disuruh menemui Ratna di Graha BIP. Dalam pertemuan itu, Ratna kembali menyerahkan amplop kepada Tahta.

"Dia cuma menyebut isi amplop Rp100, Rp200, dan Rp200. Totalnya Rp500, itu dalam bentuk amplop cokelat yang dibungkus plastik hitam. Saya bawa ke parkiran, lalu ditangkap pas OTT itu di parkiran," jelas Tahta.

Baca: KPK Ajukan Banding Vonis Johannes Kotjo

Eni didakwa menerima Rp4,75 miliar dari Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Eni didakwa melanggar Pasal 12 b ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi